Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Listrik

Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Listrik

Krisis listrik diprediksi akan melanda negara ini kurun dua  tahun mendatang. Upaya mengatasi krisis tersebut, pemerintah pun membentuk tim khusus untuk memenuhi target daya listrik 35 ribu mega watt (mw).

“Kita mengantisipasi munculnya krisis listrik dalam tahun-tahun ke depan, tidak ada jalan lain kecuali lakukan percepatan. Jawa masih sedikit aman tapi Sumatera marjinal tipis sekali, Indonesa Timur negatif. Keputusan yang ingin saya sampaikan bahwa rapat tadi membentuk satuan tugas atau tim khusus percepatan pembangunan listrik nasional atau tim untuk mengatasi atau hindari krisis listrik,” jelas Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla dan diikuti 7 kementerian antara lain Menko Maritim Indroyono Soesilo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferri Mursyidan Baldan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu berusaha untuk mencari solusi menyelesaikan masalah kelistrikan.

“Ada beberapa yang diputuskan ingin disederhanakan seperti prosedur, pangkas perizinan, dokumen-dokumen yang tidak perlu. Tadi juga dapat support dari kementerian terkait, dagri, agraria, kehutanan, keuangan, BUMN,” imbuh dia.

Jubir Wapres, Husein Abdullah menerangkan JK menegaskan pembangunan pembangkit tenaga listrik ini tak bisa tergantikan, berbeda dengan pembangunan infrastruktur lainnya. “Pak JK memberikan pengarahan dan dasar berpikir untuk mengembangkan percepatan listrik ke depan. Listrik ini tak tergantikan, beda dengan jalan. Kalau rusak, bisa pakai kapal atau angkutan lain,” tutur Husein.

“Kalau gunakan petromaks, risiko akan ke masyarakat kecil seperti kasus kebakaran. Seperti di Ambon 150 rumah jadi korban. Beliau tekankan tak ada tawar menawar untuk pengembangan percepatan listrik,” tambah dia.

Selain itu, Husein menuturkan pula Wapres JK memerintahkan Menteri Keuangan untuk tak ragu-ragu dalam memberikan letter of guarante atau surat jaminan. “Pada Menkeu, salah satu kendala itu jaminan pemerintah atas investasi yang masuk, dia sampaikan mau bayar subsidi lebih banyak atau bangun dengan geothermal dengan beri surat jaminan dari pemerintah pada kreditor. Beri itu atau terus gunakan diesel dengan dibayar subsidinya. Dia perintahkan harus beri surat jaminan,” tandas JK. (lp6/ram)