Pemerintah Belum Bisa Tegas Sikapi Kehadiran Netflix

netflix

Kendati sejak 7 Januari 2016 lalu, Netflix mulai beroperasi, meraih pelanggan, meraup untung di Indonesia namun  pemerintah, masih belum bisa berbuat apa-apa.  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara belum bisa bersikap tegas, meski Netflix jelas-jelas berbisnis, mengambil keuntungan dengan menawarkan layanan film streaming secara berlangganan bulanan di Tanah Air. Padahal aturan jelas-jelas mengharuskannya berbadan hukum Indonesia.

Netflix, sejak 7 Januari 2016 sudah mengumumkan kehadirannya di Indonesia. Dengan berlangganan Rp 100 ribu sampai Rp 170 ribu per bulan, pelanggan bisa bebas menonton berbagai film dengan kapasitas volume mencapai 600 MB hingga 6GB per film.

Secara umum, lanjut Rudiantara, ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh Netflix untuk berbisnis di Nusantara. Yakni, Netflix harus Berbadan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, pembayarannya menggunakan mata uang rupiah, dan kontennya harus ikut norma yang berlaku di Tanah Air.“Hanya saja untuk kontrol kontennya, kita tidak bisa lakukan sensor sebelum tayang, seperti Lembaga Sensor Film. Nanti, kita buatkan mekanismenya,” kata Rudiantara.

Rudiantara mengetahui bahwa Undang-undang (UU) Penyiaran dan UU Perfilman telah jelas menyebutkan tentang keharusan lembaga penyiaran berlangganan harus berbadan hukum Indonesia. Namun, Kemkominfo tidak bisa serta-merta langsung memblokir layanan Netflix. “Netflix ini agak beda, karena online. Kita tidak bisa langsung blokir. Teman-teman lagi siapkan aturannya dengan mempertimbangkan UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Penyiaran dan UU Perfilman. Semua harus kita pertimbangkan,” jelas Rudiantara. (bst)