Pemerintah Alokasikan Rp 58 Triliun untuk Tunjangan Guru Daerah

Indonesian World Bank Managing Director and Chief Operations Officer Sri Mulyani Indrawati speaks during the launch of a World Bank report in the Indian capital New Delhi on September 24, 2015. The report titled "Leveraging Urbanisation in South Asia: Managing Spatial Transformation for Prosperity and Livability," examines how India and South Asian nations can capitalise economically on the opportunities urbanisation provides. AFP PHOTO / PRAKASH SINGH

 

Menteri Keuangan (Menkeu),  Sri Mulyani mengalokasikan anggaran Rp 58,64 triliun untuk membayar tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah.

Dana tersebut ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 pada pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Dari data Rancangan Undang-undang (RUU) APBN yang telah disahkan DPR menjadi UU APBN 2017 di Jakarta, Kamis (27/10/2016), anggaran DAK Non Fisik ditargetkan Rp 115,10 triliun. Sebesar 50,93 persen atau Rp 58,64 triliun dialokasikan untuk membayar tunjangan guru PNS daerah.

Adapun rincian kucuran anggaran Rp 58,64 triliun, terdiri dari Rp 55,57 triliun untuk membayar dana tunjunagn profesi guru PNS. Kemudian Rp 1,4 triliun dialokasikan untuk dana tambahan penghasilan guru PNS daerah dan dana tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus sebesar Rp 1,67 triliun.

Sedangkan sisanya Rp 56,46 triliun dari total DAK Non Fisik, dialokasikan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 45,12 triliun, dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar Rp 3,58 triliun.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp 6,91 triliun‎, dana peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Rp 100 miliar, serta dana pelayanan administrasi kependudukan Rp 750 miliar. (lp6)