Pemerintah Akan Hapus Bea Masuk Barang Impor Tertentu

Pemerintah Akan Hapus Bea Masuk Barang Impor Tertentu

Pemerintah berencana menghapus bea masuk barang impor untuk komponen tertentu guna meningkatkan daya saing. Salah satunya adalah komponen industri galangan kapal yang  selama ini terjerat kebijakan fiskal seperti bea masuk dan PPH final menjadi nol persen.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo saat melakukan kunjungan ke PT PAL Indonesia, Jumat (14/11/2014). Menurut dia, penghapusan itu untuk meningkatkan daya saing sekaligus mendorong perusahaan galangan kapal memerbaiki struktur finansial.

“Kita akan memberi intensif berupa kebijakan fiskal dan non fiskal. Untuk fiskal, akan ada empat komponen yakni akan merevisi PP 52, bea masuk ditanggung pemerintah, PPN, dan keempat menyangkut rancangan peraturan pemerintah (RPP),” katanya.

Indroyono Soesilo akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan berkaitan penghapusan PPN 10 persen. “Kita akan koordinasi dengan semua pihak, salah satunya dengan Kementerian Keuangan yang memiliki otoritas,” lanjutnya.

Rencana penghapusan ini untuk meningkatkan daya saing baik dari sisi produksi maupun secara finansial. Dia mnginginkan PPN 10 persen itu dihapus agar mengurangi beban bagi industri galangan kapal. Seperti PT PAL Indonesia sendiri mengaku gembira dengan pengurangan bea masuk 10 persen tersebut. Sebab dengan penghapusan itu bisa meningkatkan revenue perusahaan.

Seperti disampaikan Direktur Utama PT PAL Indonesia Firmansyah Arifin. Dia mengaku gembira dengan kebijakan tersebut. Setidaknya beban untuk kegiatan industri bisa terpangkas.

“Selama ini kita hanya bermain (margin keuntungan) dikisaran tiga persen. Kalau PPN 10 persen ini dipangkas, itu luar biasa sekali,” tegasnya.

Di Indonesia terdapat 198 galangan kapal dimana 110 berada di Batam, sedangkan sisanya tersebar di penjuru nusantara. Menurut Indroyono Soesilo, kinerja di Batam yang mendapat intensif fiskal dan non fiskal mampu merambah internasional.

“Jawabnya sederhana, kalau di Batam bisa kemana-mana, kenapa disini tidak,” cetusnya.

Sementara terkait kebijakan non fiskal, pemerintah berusaha mencarikan solusi lahan. Masalahnya lahan yang dimiliki PT PAL Indonesia sudah tidak memungkinkan untuk meningkatkan  produksi. Sementara lahan yang dimiliki merupakan sharing dengan TNI AL. (wh)