Pemda Diminta Alokasikan Dana bagi Pasien Tak Mampu BPJS

Pemda Diminta Alokasikan Dana bagi Pasien Tak Mampu BPJSKetidakjelasan  posisi pasien tidak mampu dalam program BPJS akhirnya menemukan titik terang. Wakil Menteri Kesehatan Alu Ghufron Mukti meminta Pemerintah Daerah Kota maupun Kabupaten untuk ambil bagian mengatasi masalah tersebut. Caranya? Pemda diminta mengalokasikan dana guna  mengusrus BPJS bagi warga pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).  “Memang SKTM bukan kebijakan nasional, mungkin di beberapa daerah jaminan SKTM tidak berlaku lagi, karena memang untuk mengurus prosesnya berbelit,” katanya  dalam sosialisasi tentang jaminan kesehatan nasional dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di SKCC Kediri, Minggu (12/1).

Menurutnya  pemerintah daerah harusnya bisa membantu warga miskin untuk ikut menguruskan BPJS, terutama bagi warga yang belum masuk dalam jaminan kesehatan seperti di Jamkesmas. “Pemda harusnya bisa memberikan anggaran untuk jaminan kesehatan dan untuk iuran dimasukkan ke BPJS, mereka bisa menjadi peserta, dan tidak harus berbelit-belit,” katanya.

Walaupun mendesak agar pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran bagi warga nonpenerima Jamkesmas, ia mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan data penerima jaminan kesehatan. (ram)