Pembelajaran Tatap Muka Harus Sesuai Inmendagri dan SKB 4 Menteri

Pembelajaran Tatap Muka Harus Sesuai Inmendagri dan SKB 4 Menteri

Eri Cahyadi meninjau pembelajaran tatap muka jari pertama. foto:humas pemkot surabaya

Memasuki hari pertama Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melakukan tinjauan ke beberapa sekolah. Tinjauan dilakukan untuk memastikan PTM maupun simulasi berjalan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

Wali Kota Eri Cahyadi didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo, berkeliling meninjau ke beberapa sekolah. Yakni, SMP 17 Agustus Surabaya, SDN Airlangga I, SMP Kristen YBPK I, SDN Kaliasin I dan SMPN 6 Surabaya.

Pelaksanaan PTM hari pertama ini juga dihadiri Pakar Epidemiologi Unair dr Windhu Purnomo serta Pembina Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jawa Timur, Estiningtyas Nugraheni.

Eri mengatakan, tinjauan bersama ke beberapa sekolah ini untuk memastikan pelaksanaan PTM dan simulasi berjalan sesuai Inmendagri dan SKB 4 Menteri. Setiap sekolah yang menjalankan simulasi atau PTM juga dipastikan telah menyediakan pembelajaran melalui hybrid.

“Tinjauan ke sekolah-sekolah ini untuk memastikan proses PTM itu bisa berjalan sesuai dengan Inmendagri. Dan hari ini tidak sendiri, saya ditemani Prof Windhu, beliau yang memastikan apakah memang di sekolah ini bisa berjalan atau tidak, itu yang pertama,” katanya.

=Selain meninjau langsung pelaksanaan PTM dan simulasi, Wali Kota Eri juga ingin memastikan tidak adanya penjualan seragam di koperasi sekolah. Bahkan, untuk memastikan hal itu, ia pun menanyakan langsung kepada pihak kepala sekolah.

“Kedua, saya juga memastikan tadi sempat nanya kepala sekolah, terkait seragam. Karena itu saya sampaikan tidak ada lagi koperasi menjual seragam sekolah,” jelasnya.

Eri menyatakan, seluruh seragam peserta didik dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Karenanya, pihaknya tak ingin ada peserta didik dari MBR yang masih dibebani biaya seragam sekolah.

“Karena nanti yang bertanggung jawab ada pemkot. Bagaimana kalau ada MBR yang sudah bayar? Insya Allah akan kita kembalikan uangnya,” jelasnya.

Hasil tinjauannya iini juga mengungkapkan, pelaksanaan simulasi ataupun PTM di Kota Pahlawan telah berjalan sesuai Inmendagri dan SKB 4 Menteri. Meski demikian, ia juga mengingatkan Satgas Covid-19 Sekolah agar tak henti-hentinya mengingatkan peserta didik supaya tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan (Prokes).

Windhu Purnomo menjelaskan, saat ini situasi pandemi di Kota Surabaya telah turun ke level 2. Meski kasus Covid-19 di Surabaya turun, ia tak ingin masyarakat lengah dan akhirnya euforia.

“Sudah level 2 dengan positivity rate sekitar 1,6 persen, tidak sampai seminggu turun dari level 3 ke 2. Kalau aman, ya aman, tapi harus terus (Prokes dijaga), Pak Wali bilang jangan euforia. Harus waspada dengan Prokes. Kami berharap bisa langsung Level 1 atau bahkan 0,” katanya.

Karenanya, Windhu meyakini dengan pandemi di Surabaya bisa segera terputus. Apalagi, ia menilai, wali kota juga begitu bersemangat dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

“Kalau mau kerja sama semua memerangi virus, ya bisalah kita semua. Melihat Pak Wali Kota begitu semangat, maka Insya Allah kita bisa terkendali, sangat membaik,” jelasnya.

Supomo menambahkan, pihaknya akan melakukan evaluasi setiap hari kepada 15 lembaga pendidikan jenjang SMP yang telah melaksanakan PTM. Setiap lembaga pendidikan ini diwajibkan mengirimkan video suasana PTM kepada Dispendik Surabaya.

“Kita lakukan evaluasi setiap hari pelaksanaan PTM di Surabaya. Tim dari Dispendik juga setiap hari turun ke sekolah. Selain itu, mereka (pihak sekolah) setiap hari juga wajib mengirimkan video PTM, sebagai bahan evaluasi ke depannya,” ujarnya. (wh)