Pembatasan Solar Pukul Pengusaha Logistik

Pembatasan Solar Pukul Pengusaha Logistik
foto:tempo

Kebijakan pembatasan solar bersubsidi oleh BPH Migas bakal memukul usaha logistik.  Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan belajar dari pengalaman sebelumnya, dampak dari kebijakan BPH Migas tersebut akan langsung memukul pengusaha logistik, khususnya truk barang.

“Ketidakberanian pemerintah mengambil solusi permanen untuk mengurangi BBM subsidi selalu menjadikan logistik sebagai martir pertama padahal biaya logistik Indonesia termasuk yang paling ‘boros’ di dunia 26 persen dari PDB, padahal BBM-nya sudah disubsidi,” katanya, Sabtu (9/8/2014).

Menurutnya, pembatasan solar bersubsidi baik melalui waktu pengisian dan jumlah sudah pasti akan menaikkan biaya logistik secara langsung, karena truk barang tidak punya rute dan jadwal kerja tetap, sehingga waktu pengisian tidak bisa dibatasi.

Akibatnya, lanjut Zaldy, kenaikan biaya transportasi akibat pembatasan BBM bersubsidi tersebut akan ditagihkan ke konsumen, karena tidak ada keputusan resmi dari pemerintah apakah truk barang tidak boleh memakai solar bersubsidi.

“Akibatnya, perusahaan angkutan tidak akan melayani konsumen yang tidak mau menyesuaikan biaya pengiriman, sehingga distribusi barang akan terhambat, terutama untuk sembako, karena kontribusi biaya transportasi pada sembako cukum tinggi.”

Menurut Zaldy, dengan melarang truk barang untuk memakai solar bersubsidi, biaya transportasi akan terkerek 50 persen. Sementara itu, dampaknya lanjutannya adalah kenaikan biaya logistik sejumlah 15 persen-20 persen.

“Untuk itu seharusnya diberikan insentif sebagai kompensasi pelarangan BBM subsidi untuk truk barang. Misalnya dengan memotong bea masuk untuk truk-truk hemat bahan bakar, atau fasilitas kredit yang sangat ringan bagi perusahaan angkutan untuk membeli truk baru yang hemat BBM atau CNG.”

Di lain pihak, Kementerian Perdagangan berpendapat kebijakan BPH Migas untuk membatasi waktu dan jumlah penjualan solar bersubsidi di sejumlah wilayah tidak akan berdampak serius terhadap kenaikan biaya logistik dan inflasi harga bahan pokok.

Wamen Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan berdasarkan perhitungan Kemendag, biaya bahan bakar untuk keperluan transportasi logistik tidak terlalu besar. “Jadi, pengaruh biaya transportasi terhadap harga akhir barang tidak besar,” katanya.

Namun demikian, lanjutnya, otoritas perdagangan mengaku telah menerima sejumlah keluhan dari pelaku industri atas waktu pembatasan pembelian solar bersubsidi yang diatur mulai pukul 18:00 petang hingga 08:00 pagi.
Bayu mengungkapkan para pengusaha angkutan mengusulkan agar ketentuan pembatasan waktu digeser menjadi pukul 00:00 dini hari hingga 12:00 tengah hari. Bagaimanapun, usulan tersebut masih ditampung dan belum tentu diloloskan.

“Beberapa concern dari pengusaha angkutan adalah mereka pukul 06:00 pagi sudah harus berangkat . Artinya, persiapan kendaraannya biasa dilakukan lebih pagi. Jadi yang menjadi masalah hanya ketentuan teknisnya. Ini akan kami pantau terus.”

Kemendag, lanjutnya, masih melakukan kajian atas usulan para pengusaha tersebut dengan melakukan pemantauan lapangan secara langsung apakah kebijakan tersebut membawa dampak serius terhadap industri. (bns/ram)