Pembatasan BBM Subsidi Hemat Rp 15 T

Pembatasan BBM Subsidi Hemat Rp 15 T
foto:energitoday

Kebijakan pengendalian BBM subsidi di klaim mampu  menekan 2.2 juta kl atau senilai Rp 15 triliun. Tanpa kebijakan pengendalian, kuota BBM bersubsidi diprediksi akan melampuai kuota 48,2 juta kl atau selisih lebih besar 2,2 juta kl dari ketetapan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 sebesar 46 juta kl.

“Jadi kira-kira ada hemat 2,2 juta kl. Itu sama saja ada penghematan sebesar Rp15 triliun jika dirupiahkan,” kata Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng di Jakarta, Jumat (8/8/2014).

Andy menambahkan, selisih tambahan tanpa pengendalian ini akan membuat BBM bersubsidi jenis Premium jebol sebesar 1,2 juta kl, dan BBM bersubsidi jenis Solar terlampaui 1 juta kl. Karena itu, aksi pengendalian ini memang cukup penting untuk dilaksanakan.

“Demand tanpa pengendalian ini bisa membuat selisih tambahan yang besar. Ini berdasarkan hitung-hitungan yang kami buat jika pengendalian tak dijalankan,” ucapnya.

Melalui Surat Edaran BPH Migas Nomor 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014, tentang pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, ada empat cara yang ditempuh, sebagai langkah pengendalian yaitu, peniadaan solar bersubsidi di Jakarta Pusat mulai 1 Agustus.

Kemudian pembatasan waktu penjualan Solar bersubsidi di seluruh SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali mulai tanggal 4 Agustus 2014, akan dibatasi dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 08.00 WIB.

Namun tidak hanya Solar di sektor transportasi, mulai tanggal 4 Agustus 2014, alokasi Solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) juga akan dipotong sebesar 20 persen. Untuk penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 GT.

Selanjutnya, terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2014, meniadakan penjualan premium di seluruh SPBU yang berlokasi di jalan tol. (inl/ram)