Pembangunan Tol Trans Sumatera Butuh Rp 60 Triliun

Sebuah mobil melintas di lokasi proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo seksi II ruas Ungaran-Bawen di Desa Lemah Ireng, Kabupaten Semarang, Jateng, Selasa (7/1). Jalan tol sepanjang 11,9 kilometer yang sesuai rencana beroperasi pada akhir tahun lalu itu terpaksa ditunda pengoperasiannya karena adanya masalah pada kondisi tanah yang bisa menyebabkan terganggunya Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PLN. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ed/nz/14.
Sebuah mobil melintas di lokasi proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo seksi II ruas Ungaran-Bawen di Desa Lemah Ireng, Kabupaten Semarang, Jateng, Selasa (7/1). Jalan tol sepanjang 11,9 kilometer yang sesuai rencana beroperasi pada akhir tahun lalu itu terpaksa ditunda pengoperasiannya karena adanya masalah pada kondisi tanah yang bisa menyebabkan terganggunya Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PLN. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/ed/nz/14.

Pemerintah tengah mengejar pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.  Pembangunan yang membentang dari Aceh hingga Lampung ini dirancang sepanjang 2.800 kilometer. Dari total ini, sepanjang 825 kilometer menjadi prioritas pembangunan yang membutuhkan dana sekurang-kurangnya hampir Rp 60 triliun.

“Ini possible karena kan 5 tahun. Jadi kalau Rp 60 triliun dibagi 5, Rp 12 triliun per tahun,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR), Hediyanto W Husaini.

Dana ini berasal dari berbagai sumber, antara lain Badan Layanan Umum (BLU). Namun, kata Hediyanto, dana tersebut tidak mudah untuk dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Menkeu). Pasalnya, dana BLU ini berasa di dalam neraca pendapatan, sementara pembangunan tol masuk di dalam neraca barang.

Untuk itu, pembangunan tol harus dipindahkan ke neraca pendapatan lebih dulu. Sedangkan proses pemindahan ini tidak bisa diprediksi memakan waktu berapa lama. “Itu ada teknik-teknik keuanganlah. Uang ini bukan uangnya pemerintah, jadi tidak bisa otomatis langsung kita pakai,” kata Hediyanto.

Selain BLU, ada kemungkinan pemerintah melirik sumber pembiayaan lainnya, yaitu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.  Namun, Hediyanto juga tidak bisa memastikan apakah dana BPJS Ketenagakerjaan ini dapat digunakan untuk mendanai pembangunan tol. (bns)