Pembangunan Rumah Lambat karena Izin Berbelit

Pembangunan Rumah Lambat karena Izin Berbelit
Ketua DPD REI Jatim Paulus Totok Lusida bersama Kresnayana Yahya dalam acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (18/9/2015). Arya wiraraja/enciety.co

Proses membangun perumahan di berbagai daerah tidak singkat. Pengembang membutuhkan waktu minimal setahun untuk mengerjakannya usai mendapatkan lahan perumahan.

Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya mengatakan, proses lebih lama tersebut memang dibutuhkan oleh developer. Mulai dari proses perizinan dan kadang pengembang membutuhkan waktu lama karena pemerintah daerah mempersulit prosesnya. Dan hal tersebut berbeda dengan sektor industri lainnya.

“Aparat pemerintah tidak boleh jadi penghambat. Ini bisa dianggap korupsi bila pihak aparat minta menambah cost. Pemerintah harus jelas nunjukkan tata ruang biar pengembang tahu ini untuk perumahan, industry, dan lain sebagainya,” tegas Kresnayana Yahya saat berbicara di acara Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (18/9/2015).

Pemerintah di daerah seperti Sidoarjo, Pasuruan, Kediri, menurut dosen statistika ITS Surabaya ini dari laporan banyak yang melakukan pungutan. Dikhawatirkan, lama-lama negeri ini tidak akan ada lagi aturan. Diketahuinya, hingga perangkat desa seperti seorang lurah melakukan pungutan saat mengetahui di daerahnya akan didirikan perumahan.

“Izin sudah didapat oleh pengembang, ya jangan minta lagi. Contohnya seperti truk bawa bahan bangunan masuk ke suatu daerah itu akan ditarik lagi retribusi hingga perizinannya,” ujarnya.

Kebanyakan, sambung Kresnayana, para pengembang melihat hal seperti itu bila dianggap merepotkan akan diberi uang damai saja. Itupun kalau mereka melihat upeti yang diberikan masih kecil namun bila besar bikin pengembang bingung.

Kini, ada tiga industri perumahan yang akan bangun di Tuban karena penyaluran gas juga masuk ke sana. Dirinya berharap kebijakan pusat dijalankan secara baik dan tinggal pemerintah daerah yang memfasilitasinya.

“Saya bertemu dengan bupati Banyuwangi yang siap memandu pengembang,” terusnya.

Harapannya, dengan mudah dan cepatnya pengembang mendapatkan izin, maka negara Indonesia secara makro pada bulan Januari hingga April esok dapat naik.  Dengan kenaikan tersebut, maka nilai tukar rupiah tidak lagi Rp 14 ribu tetapi bisa turun hingga Rp 13.500.

“Karena dengan nilai tukar rupiah yang tembus Rp 14 ribu itu merepotkan para pengusaha,” tukasnya.

Ketua DPD REI Jatim Totok Lusida mengatakan bila pengembang memang membutuhkan kepastian izin pembangunan. Untuk menghadapi tuntutan warga, pihak pengembang akan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi.

“Bila warga rumahnya ada yang rusak itu ranah asuransi, bukan lagi pengembang,” kata Totok memberikan contoh.

Menurut dia, mafia tanah di berbagai daerah kini banyak sekali. Kadang pengembang yang sudah dapat izin tetapi lurahnya yang tidak mau memberikan karena dia juga mafia. Dan hal ini yang menyebabkan harga perumahan jadi naik tinggi.

“Dengan semakin cepatnya izin perumahan didapat, maka pembangunan akan dapat terus berputar,” tandasnya. (wh)