Pembangunan Pembangkit Listrik Terkendala Lahan

 

Pembangunan Pembangkit Listrik Terkendala Lahan

Pembangunan pembangkit listrik oleh PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) terkendala dengan pembebasan lahan. Kendala tersebut diakui menjadi momok baik bagi pemerintah maupun investor yang hendak menanamkan investasinya untuk membangun pembangkit listrik. Padahal untuk membangun satu unit pembangkit dibutuhkan biaya Rp 75 triliun untuk pembangkitnya saja. Sementara lahan yang dibutuhkan mencapai 100 hektar.

Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Amir Rosidin mengakui kebutuhan listrik masih terkendala dengan pembebasan lahan. Padahal kebutuhan listrik secara nasional masih belum mencukupi.

“Kondisi ini menyebabkan cadangan listrik berkurang, dari saat ini yang masih aman di kisaran 25 persen akan turun menjadi 20 persen pada tahun 2017,” terang Amir Rosidi di Kantor PJB Jatim di Surabaya, Selasa (17/6/2014)

Sebagai contoh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati di Ungaran, Jawa Tengah belum bisa terealisasi, karena lahan yang dibebaskan masih kurang dari 15 persen. Padahal proyek tersebut harus tuntas pembangunannya tahun 2017.

Hal ini yang menyebabkan pelambatan pasokan listrik dari target 5.000 MW per tahun, hanya terealisasi sebesar 3.000 MW hingga 4.000 MW. Padahal kebutuhan listrik hingga tahun 2021 dipastikan akan naik menjadi 358 Twh dari kebutuhan listrik di tahun 2012 yang masih dikisaran 172 Twh.

Tidak hanya di Tanjung Jati,  pembangunan transmisi Sumatra Selatan hingga Sumatra Utara juga demikian. Pembebasan lahan masih menjadi kendala. Akibatnya, kelebihan pasokan listrik di wilayah Sumatra Selatan tidak bisa dibawa ke Sumatra Utara.

PJB selaku anak perusahaan PT PLN (Persero) itu berharap pemerintah segera menerapkan aturan yang tegas tentang pembebasan lahan demi kepentingan negara. “Kami hanya berharap, mudah-mudahan dengan diberlakukannya aturan baru soal pembebasan lahan yang difasilitasi  Badan Pertanahan Nasional bisa menjadi solusi,” tutupnya. (wh)