Pemantau Lokal Tak Banyak Berkiprah di Pileg Jatim

Pemantau Lokal Tak Banyak Berkiprah di Pileg Jatim

Lembaga pemantau lokal tidak banyak berkiprah dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014 di Jatim. Dari catatannya Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat hanya ada 10 lembaga pemantau lokal yang memantau pelaksanaan Pileg di 10 kabupaten/kota.

Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi KPU Jatim, mengungkapkan hal itu saat memberikan keterangan pers di Surabaya, Rabu (9/4/2014).

“Pemantau lokal sangat minim, bahkan hanya ada di 10 kabupaten/kota,” ujar Gogot Cahyo Baskoro.

Kata dia, ketatnya akreditasi dan besarnya pendanaan, dinilai menjadi penyebab utama minimnya pemantau lokal kali ini. Pasalnya, untuk menjadi lembaga pemantau, minimal memang harus memiliki NPWP serta memiliki status hukum kelembagaan yang jelas akreditasinya.

Gogot lalu mengungkapkan, untuk pemilu kali ini, KPU RI hanya mengakreditasi 19 lembaga pemantau nasional. Sedangkan KPU Jawa Timur hingga saat ini tak menerima satupun pengajuan akreditasi dari lembaga pemantau.

Sementara itu, di Jatim sendiri, lembaga pemantau lokal di antaranya hanya ada di Kota Probolinggo dilakukan oleh Bedug Institute, lantas Ponorogo oleh Genderang Anak Bangsa, dan Kabupaten Malang oleh Institute Social For Democracy.

Sedangkan untuk nasional, dari 19 lembagai pemantau nasional, hanya satu yang berkoordinasi dengan KPU Jawa Timur yakni Yayasan Pembangunan Kwalitas Bangsa.(ss/wh)