Pelindo III Khawatirkan Otoritas Pelabuhan

Pelindo III Khawatirkan Otoritas Pelabuhan
sumber foto: Pelindo III

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya khawatir keberadaan Otoritas Pelabuhan dapat mengancam eksistensi salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan.

“Munculnya berbagai regulasi sektor kepelabuhanan tahun 2015, menciptakan kewenangan Otoritas Pelabuhan sebagai fungsi penyelenggara pelabuhan dan fungsi pengusahaan pelabuhan,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Pelindo Indonesia (SPPI) III Dhany R Agustian, Rabu (27/5/2015).

Menurut dia, aktivitas jasa kepelabuhan Indonesia secara umum dan praktis berjalan mandiri (auto-pilot) dari keberadaan UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pada akhirnya, keberadaan Otoritas Pelabuhan kini akan lebih terlihat pada kekuatan otoritas secara komersial daripada kekuatan kewenangan birokrasinya.

“Padahal pemisahan fungsi operator dan regulator sudah dijelaskan pada undang-undang No 17 Tahun 2008. Tapi kini, dinodai oleh regulator sendiri dengan berbagai macam peraturan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Otoritas Pelabuhan adalah unit penyelenggara pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Lalu, pada pasal 344 ayat 3 juga disebutkan bahwa kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh badan usaha milik negara tetap diselenggarakan oleh BUMN dimaksud.

“Sampai sekarang ada tujuh regulasi pemerintah yang dinilai meminimalkan kinerja Pelindo yakni PM No 60 Tahun 2014 Jo PM 53 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar/muat dari dan ke kapal,” uacapnya.

Kemudian, tambah dia, PM 11 No. 11 Tahun 2015 tentang penerimaan negera bukan pajak (PNPB) Jo PP No. 69 Tahun 2015, PM 23 Tahun 2015 tentang peningkatan fungsi penyelenggaraan pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan, dan PM 51 Tahun 2015 tentang penyelenggara pelabuhan laut. Ada pula PM 15 Tahun 2015 tentang konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara pemerintah dan BUP (badan usaha pelabuhan).

“Berikutnya, PM 57 Tahun 2015 tentang penundaan dan pemanduan,” tukasnya. (wh)