Pelayanan Publik Surabaya Terbaik Nasional

 

Pelayanan Publik Surabaya Terbaik Nasional

Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI menganugerakan Kota Surabaya sebagai pelayan publik terbaik. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menkopolhukam Djoko Suyanto kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Jumat (19/7/2014).

Dalam sambutannya, Djoko Suyanto menjelaskan bahwa Ombusdman selama ini melakukan obsrevasi di berbagai lembaga instansi negara, termasuk Surabaya. “Proses penilaiannya tanpa pemberitahuan dan telah mengikuti standar kode etik Ombudsman,” katanya.

Mantan panglima TNI itu menilai, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Surabaya memiliki standar kepatuhan tinggi terhadap UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. “Ada 14 SKPD di Kota Surabaya yang masuk dalam zona hijau,” jelasnya.

Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana menambahkan, penyampaian predikat kepatuhan tersebut, bentuk apresiasi atas usaha peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat unit layanan. Penganugerahan itu sekaligus menandai lima tahun kelahiran UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik.

“Sudah saatnya birokrasi kita menjadi birokrasi yang turun tangan. Menggiatkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara optimal,” kata dia.

Menurutnya, penganugerahan tahunan itu juga diberikan kepada 78 instansi negara dengan pelayanan publik terbaik. Di antaranya dari 17 kementerian, 12 lembaga negara, 21 pemerintah provinsi, dan 26 pemerintah kota.

“Nah, Surabaya salah satu di antaranya,” bebernya.

Dari penilain di jajaran SKPD Surabaya, Danang menilai terdapat 14 SKPD yang masuk dalam zona hijau. Yakni, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Dinas PU Bina Marga, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), administrasi kependudukan pada Dispendukcapil, pelayanan rumah sakit RSUD dr. Soewandhie, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK).

“Di samping itu, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT), PDAM Surya Sembada, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Dinas Sosial, Bakesbanglinmas, dan Dinas Pendidikan juga termasuk di dalamnya,” ungkapnya.

Tri Rismaharini seusai meraih penghargaan mengaku, kunci sukses Surabaya terletak pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Hal itu diakui sangat membantu ditengah keterbatasan jumlah pegawai negeri di Pemkot Surabaya.

“Rata-rata pegawai yang pensiun tiap tahunnya 800 orang. Sedangkan, tahun lalu pegawai baru yang masuk hanya sekitar 300-an orang. Kalau tidak memanfaatkan teknologi informasi kami sadar akan kerepotan. Makanya, sekarang semua serba elektronik,” tutur wali kota perempuan Surabaya pertama itu.

Dia berharap, dengan diraihnya predikat kepatuhan ini, ke depan akan terus lahir inovasi-inovasi demi memudahkan masyarakat. Risma juga menginginkan para abdi masyarakat tidak cepat puas.

“Sebagai pelayan masyarakat, seyogianya harus terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat itu sendiri,” tambahnya. (wh)