Pelayanan Perizinan Surabaya Bebas Pungutan

Pelayanan Perizinan Surabaya Bebas Pungutan

Para pejabat SKPD Surabaya memberikan pemaparan terkait perizinan, Jumat (28/4/2017). foto:humas pemkot Surabaya

Pelayanan secara online berbasis teknologi informasi telah diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, kurun waktu terakhir. Utamanya pelayanan terkait perizinan. Pelayanan online ini tidak hanya memudahkan pemohon, tetapi membuat alur perizinan jadi lebih transparan serta menutup celah terjadinya pungutan liar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menjelaskan, terkait proses perizinan, masyarakat bisa mengakses langsung melalui Surabaya Single Window di ssw.surabaya.go.id. Masyarakat juga bisa memonitor sendiri sampai di mana progres perizinannya.

Dicontohkan Antiek, transparansi dalam pelayanan perizinan itu seperti pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ataupun Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

“Kami sediakan keamanan dengan pakta integritas. Kami bangun jaringan. Ini demi memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat dan juga menghindari fitnah,” tegas Antiek kepada wartawan, Jumat (28/4/2017).

Karenanya, Antiek heran bila ada pihak yang menyebut pelayanan perizinan di Surabaya masih harus mengeluarkan biaya. Bahkan, untuk TDP, cetaknya sudah bisa di kecamatan. Artinya, pemohon tidak perlu mengambilnya di dinas.

“Kalau ada yang bilang bayar, di mana bayarnya. Bahkan, kalau semisal masyarakat kurang puas, masyarakat bisa melapor ke Media Center kami,” sambung Antiek.

Senada, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Eko Agus Supiadi menjelaskan, Pemkot Surabaya sudah punya mal perizinan di Gedung Siola. Menurutnya, ada 152 jenis perizinan yang bisa diurus. Dan itu sudah berbasis online dengan mobile aplikasi.

Dengan memakai mobile aplikasi tersebut, antara pemohon dan petugas bertemunya dengan sistem alias tidak bertatap langsung sehingga menutup celah adanya pungutan. Karenanya, Eko mengaku tidak habis pikir bila ada pihak yang menyebut ada pungutan dalam proses pengurusan perizinan seperti TDP. Apalagi disebut jumlahnya mencapai jutaan.

“Kalau dibilang ada pungutan, itu nggak benar. Seakan-akan uang itu masuk ke Pemkot lha wong kita ketemu pakai sistem. Itu uangnya ke siapa. Karenanya, saya akan terus melakukan klarifikasi masalah ini,” tegas Agus.