Pekerja Freeport Desak Pelaksanaan UU Minerba Ditunda

Pekerja Freeport Desak Pelaksanaan UU Minerba Ditunda

Pelaksanaan UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) Nomor 4/2009 dipastikan tak mulus. Ini menyusul aksi unjuk rasa dari pekerja PT Freeport. Senin (6/1/2014), sekitar 1.500 pekerja PT Freeport meluruk Gedung DPRD Kabupaten Mimika Papua Barat. Mereka menuntut agar DPRD Mimika merekomendasikan ke Pemerintahan Pusat agar pelaksanaan UU Minerba ditunda.

Aksi ribuan pekerja tersebut dikoordinasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SP-KEP), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mimika.

Dalam orasinya, Ketua DPC SP-KEP SPSI Kabupaten Mimika, Virgo Solossa mendesak agar DPRD Mimika memberikan rekomendasi mendesak Pemerintah Pusat menunda penerapan UU Minerba.

Menurut Virgo, mereka tidak menolak keberadaan UU Minerba tersebut, namun jika langsung diterapkan akan berdampak PHK massal terhadap 15 ribu hingga 21 ribu pekerja dari total 31 ribu orang pekerja di areal pertambangan PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, para pekerja Papua Freeport bersama masyarakat pemilik ulayat yang mengatasnamakan Papuan Brotherhood sudah lebih dulu menyampaikan aspirasi yang sama.

UU Minerba rencananya bakal mulai efektif diterapkan pada 12 Januari 2014. UU ini mengamanatkan  hilirasasi industri tambang mineral dan batubara (Minerba). Diterapkannya UU ini membawa konsekwensi tidak diperbolehkannya lagi ekspor bahan tambang dan mineral mentah.  Dengan begitu, semua perusahaan tambang diwajibkan untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian tambang (smelter).

Pemerintah sendiri menunjukkan rasa khawatir akan penerapan UU ini. Menteri Keuangan Chatib Basri  mengatakan, penerapan UU Minerba akan berdampak terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang mayoritas berada di daerah.

“Konsen saya lebih kepada tenaga kerja di daerah, karena kita mesti akui bahwa dominannya daerah pertambangan ada di Kalimantan, Nusa Tenggara dan Papua,” ujarnya.

Larangan ekspor barang mineral mentah, lanjut Chatib, otomatis perusahaan tambang itu bakal mengurangi volume produksinya.  “Kalau mengurangi produksinya pasti akan mengurangi karyawannya. Efeknya seperti apa ini yang harus dicarikan solusi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sedangkan kami dari sisi fiskalnya,” jelasnya.

Di sisi fiskal, dia menyebut, penerapan UU Minerba akan mengganggu penerimaan negara karena Indonesia harus siap kehilangan pendapatan sekitar USD 5 miliar. Namun persoalan itu bukan menjadi kekhawatiran utama pemerintah karena mampu dikompensasi dari penerimaan lain.(tribun/liputan6/ram)