Pekan Ini Status Gugatan Arbitrase Newmont Ditentukan

 

Pekan Ini Status Gugatan Arbitrase Newmont Ditentukan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) meminta waktu hingga pekan depan untuk menyatakan sikap terkait pencabutan gugatan arbitrase.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar mengatakan NNT meminta waktu lantaran harus berkoordinasi dengan induk perusahaan mereka di Amerika Serikat. “Mereka minta waktu hingga pekan depan karena mau konsultasi dulu dengan yang di Amerika Serikat,” kata Sukhyar di Jakarta, Jumat (11/07).

Sukhyar menjelaskan pemerintah memahami permintaan tersebut. Dia berharap NNT mencabut gugatan agar bisa duduk bersama membahas renegosiasi kontrak pertambangan. “Selama gugatan diajukan, tidak ada renegosiasi,” tegasnya.

Pemerintah sebelumnya menyatakan akan menterminasi kontrak karya NNT apabila tidak mencabut gugatan arbitrase internasional yang diajukannya. Hal ini telah disampaikan langsung kepada Presiden Direktur NNT Martiono Hadianto dalam pertemuan di kantor Kementerian ESDM pada 8 Juli kemarin. Langkah terminasi bisa ditempuh pemerintah lantaran NNT tidak memiliki itikad baik. Pasalnya tanpa itikad baik maka NNT tidak akan duduk bersama pemerintah untuk menyelesaikan renegosiasi kontrak pertambangan. Pemerintah memberi waktu beberapa untuk menyampaikan sikap.

Presiden Direktur NNT, Martiono Hadianto, sebelumnya mengatakan ketentuan baru yang diterapkan pemerintah terkait ekspor, bea keluar, serta larangan ekspor konsentrat tembaga yang akan dimulai Januari 2017, tidak sesuai dengan Kontrak Karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda.

Dalam gugatan arbitrase yang diajukan kepada the International Center for the Settlement of Investment Disputes, NNT menyatakan maksudnya untuk memperoleh putusan sela yang mengizinkan NNT untuk dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga agar kegiatan tambang Batu Hijau dapat dioperasikan kembali.

Martiono mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai upaya terbaik selama enam bulan terakhir untuk menyelesaikan isu ekspor. Penyelesaian itu dengan komitmen atas dasar niat baik untuk mendukung kebijakan pemerintah.

“NNT belum dapat meyakinkan pemerintah bahwa KK berfungsi sebagai rujukan dalam menyelesaikan perbedaan yang ada. Karenanya, NNT dan para pemegang saham tidak ada pilihan lain dan terpaksa mengupayakan penyelesaian masalah ini melalui arbitrase internasional,” ujarnya. (bst/ram)