Pegawai BKPM Dapat Tunjangan Rp 32,8 Juta

Pemerintah akan menyesuaikan tunjangan kinerja pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penyesuaian tunjangan kinerja ini mengingat ada peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan dalam BKPM.

Tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BKPM.

Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di BKPM.

Dalam Perpres itu disebutkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai lainnya yang mempunyai jabatan di BKPM, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Adapun tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan BKPM yang tidak mempunyai jabatan tertentu, pegawai di lingkungan BKPM yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, pegawai di lingkungan BKPM yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai PNS.

Kemudian pegawai di lingkungan BKPM yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan atau instansi lain di luar lingkungan BKPM, dan pegawai di lingkungan BKPM yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Tunjangan kinerja itu antara lain:

Kelas Jabatan
1. Kepala : Rp 32.805.000
2. Wakil Kepala : Rp 29.805.000
3. 17 : Rp 26.324.000
4. 16 : Rp 20.695.000
5. 15 : Rp 14.721.000
6. 14 : Rp 11.670.000
7. 13 : Rp 8.562.000
8. 12 : Rp 7.271.000
9. 11 : Rp 5.183.000
10. 10 : Rp 4.551.000
11. 9 : Rp 3.781.000
12. 8 : Rp 3.319.000
13. 7 : Rp 2.928.000
14. 6 : Rp 2.702.000
15. 5 : Rp 2.493.000
16. 4 : Rp 2.350.000
17. 3 : Rp 2.216.000
18. 2 : Rp 2.089.000
19. 1 : Rp 1.968.000

“Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud, dibayarkan terhitung mulai Januari 2016, diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulan,” bunyi pasal 5 ayat (1,2) Perpres Nomor 33 Tahun 2016 itu.

Ada pun pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan. (lp6)