PDIP Terancam Tak Dapat Jatah Ketua DPR RI

 

PDIP Terancam Tak Dapat Jatah Ketua DPR RI

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang MPR, DPR, dan DPRD (MD3) bakal disahkan, Selasa (8/7/2014). Pengesahan berpeluang dilakukan melalui voting atau pengambilan keputusan melalui suara terbanyak. Sebab, terdapat beberapa isu krusial yang belum disepakati antar fraksi-fraksi di DPR. Adapun salah satu isu krusial itu terkait mekanisme pemilihan pemimpin DPR.

“Rencananya hari ini (RUU MD3) disahkan yang belum belum disepakati di antaranya soal mekanisme pemilihan pemimpin DPR. Bisa jadi pengesahan devoting,” kata Ketua Pansus Benny K Harman di Jakarta.

 Dia mengemukakan, mayoritas fraksi mengusulkan agar setiap anggota DPR berhak menjabat Ketua DPR. Namun, masih terdapat fraksi yang menginginkan jabatan Ketua DPR tetap berasal dari partai politik (parpol) peraih kursi terbanyak di DPR.

“Usulan mayoritas fraksi menghendaki supaya pemilihan Ketua DPR bebas dari anggota DPR. Karena setiap anggota DPR punya hak untuk memilih dan dipilih. Artinya, Ketua DPR tidak lagi ditentukan parpol peraih kursi terbanyak,” jelas politikus Partai Demokrat ini.

Dia menambahkan, apabila disetujui maka pemilihan DPR memakai sistem paket. “Dalam satu paket itu ada satu orang Ketua DPR dan empat Wakil Ketua. Nanti yang jadi Ketua DPR tidak otomatis dari parpol peraih kursi terbanyak. Kemungkinan parpol yang kursinya paling sedikit juga bisa jabat Ketua DPR,” tegasnya.

Terdapat enam fraksi yang menyetujui sistem paket itu. Keenam fraksi itu ialah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Sementara tiga fraksi lain yang menginginkan pemilihan pemimpin DPR tetap seperti sekarang ialah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat.

“Enam fraksi menginginkan sistem paket. Tiga fraksi menginginkan sistem yang ada dipertahankan,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung usai menggelar rapat antara Badan Musyawarah DPR dan Pansus RUU MD3, di Jakarta, Senin (7/7/2014).

Sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono tidak sependapat dengan usulan sistem paket. “Akan terjadi tarik-menarik di DPR. Dalam periode 2009 sampai 2014, walaupun PDI-P berada di luar pemerintahan, kami merasa nyaman di DPR karena ada keterwakilan sebagai pimpinan, ada keterwakilan sebagai pimpinan di tingkat komisi maupun alat kelengkapan,” kata Pramono.

Sekadar diketahui, jika sistem paket disetujui, maka PDI-P akan kehilangan “jatah” kursi Ketua DPR. Meskipun merupakan parpol pemenang pemilu legislatif serta peraih kursi terbanyak, PDI-P tetap harus bersaing untuk mendapatkan posisi sebagai Ketua DPR.

Sebelumnya, Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandri berharap agar pengesahan RUU MD3 ditunda.

“Pengesahan RUU MD3 sebaiknya ditunda. Apalagi, DPR masih menyisakan satu masa sidang lagi, yaitu, 14 Agustus sampai dengan 30 September mendatang,” katanya.

Dia menjelaskan, berbagai usulan yang muncul dari anggota DPR dalam rapat pansus, panitia kerja (panja) maupun tim perumus (timus), minim penjelasan. “Konsekuensinya, proses pembahasan RUU MD3 menjadi begitu berliku. Contohnya adalah materi tentang perluasan hak imunitas dan restrukturisasi alat kelengkapan DPR yang tidak dijelaskan secara memadai,” jelasnya.

Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie mempersilakan kepada fraksi-fraksi jika memang menginginkan pengesahan RUU MD3 dilakukan segera. “Maunya fraksi (RUU MD3) diselesaikan sebelum pilpres 9 Juli 2014 (pemilu presiden dan wakil presiden). Kalau lewat tanggal 9 konstelasi berubah lagi. Jadi silakan saja ke fraksi-fraksi memutuskan,” kata Marzuki. (bst/ram)