PBB Sumbang PAD Terbesar di Surabaya

PBB Sumbang PAD Terbesar di Surabaya
Yusron Sumartono (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (16/3/2016). foto: sandhi nurhartanto/enciety.co

Rekapitulasi realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya hingga 14 Maret 2016 mencapai Rp 7,95 triliun. APBD tersebut penyumbang terbesarnya dari sektor daerah yang ditunjang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak dan retribusi dan sumbangan pusat.

“Untuk PAD dari pajak dan retribusi mencapai Rp 3,8 triliun, sedangkan sumbangan pusat hanya Rp 1,7 triliun ditambah dana lain-lain pendapatan yang sah. Memang penyumbang terbesarnya APBD Surabaya dari sektor PAD sendiri,” tegas Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Yusron Sumartono di kantor humas Pemkot Surabaya, Rabu (16/3/2016).

Dari data yang diterima enciety.co, hingga 14 Maret 2016, sumbangan PAD dari sektor pajak yang terbesar berasal dari PBB sebesar Rp 858 miliar, disusul BPHTB Rp 830 miliar, pajak penerangan jalan Rp 356 miliar, pajak restoran Rp 287 miliar, pajak hotel Rp 222 miliar, pajak reklame Rp 139 miliar, pajak hiburan Rp 62 miliar, pajak parkir Rp 60 miliar, dan pajak bawah tanah, 1,3 miliar.

Diakuinya, Kota Surabaya adalah salah satu kota yang termasuk mempunyai anggaran terbesar dibanding kota di daerah lain. Dan, penerimaan pendapatan ini pun harus dialokasikan dengan belanja yang juga menelan dana yang sama.

Oleh karena itu, untuk bisa memenuhi belanja kota Surabaya, maka pihaknya akan menggali potensi-potensi PAD yang ada. “Karena kalau kami tidak bergerak, maka pembangunan Kota Surabaya akan melambat,” ujarnya.

Selain menggali potensi PAD yang ada, pihaknya juga mengakui bila ada upaya peningkatan di sektor pajak dan untuk retribusi bergantung pada SKPD (Satua Kerja Perangkat Dinas) masing-masing yang ada di Pemkot Surabaya.

“Target pajak setiap tahun meningkat mulai dari pajak restoran yang kini banyak bermunculan di kota Pahlawan,” lanjutnya.

Untuk penggalian potensi, pihaknya melakukan berbagai cara seperti mendata objek pajak baru, seperti hotel yang baru beroperasi, maka akan diberi fasilitas sebagai wajib pajak baru.

“Itu semua dilakukan agar dapat memenuhi target pendapatan kota Surabaya,” ujarnya. (wh)