Parlemen Usul Beli Satelit Khusus Militer

Parlemen Usul Beli Satelit Khusus MiliterMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, rencana pembelian satelit khusus militer dengan menggunakan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2013 belum dibicarakan.

Hal itu merespons lontaran Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. Dimana ia mengusulkan agar pemerintah segera memiliki satelit khusus militer. Keberadaan satelit khusus tersebut untuk menangkal penyadapan. Sedianya, pembiayaannya akan dibebankan pemerintah dengan menggunakan PNBP Kemenkominfo.

TB Hasanuddin, seperti dikutip dari situs Jurnalparlemen.com, menilai penggunaan dana PNBP akan lebih cepat prosesnya. Sebab, apabila menggunakan APBN 2014 harus melalui pengajuan dan menunggu masukan-masukan. Butuh beberapa kali  tahapan dalam proses persetujuannya.

Harga Satelit itu diperkirakan seharga Rp 5-7 triliun dan disarankannya dilakukan lintas kementerian yaitu Kementerian Pertahanan, Sekretariat Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu DPR sebagai pengawasnya dan Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditornya.

“Tidak ada aturannya (penggunaan PNBP) dan belum dibicarakan,” kata Tifatul di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Tifatul enggan merinci lebih lanjut terkait rencana pembelian satelit tersebut. Namun, dia menjelaskan PNBP Kemenkominfo 2013 mencapai Rp13,59 triliun. Capaian itu menurut dia 117 persen dari target sebesar Rp11,58 triliun. “Target PNBP Kominfo 2013 sudah mencapai target, saat ini sebesar Rp13,59 triliun,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Hanura Susaningtyas Nefo H Kertopati sepakat jika pemerintah segera membeli satelit khusus militer untuk antisipasi penyadapan pihak asing. “Komisi I pada prinsipnya setuju pembelian satelit khusus militer,” katanya, Selasa (21/1/2014).

Dia menilai satelit yang dimiliki Indonesia dalam kondisi keadaannya sudah parah dan rentan disadap. Namun, menurut dia pelaksanaannya masih dibahas. “Namun, koordinasi antarkementerian (dalam pengadaan satelit militer) saya tidak tahu,” ujarnya.

Kata dia, perlu peningkatan komunikasi antarlembaga untuk pengadaan satelit tersebut agar segera terealisasi.(bh/berbagai sumber)