Panwaslu Surabaya Temukan 293 Pelanggaran Kampanye

 

Panwaslu Surabaya Temukan 293 Pelanggaran Kampanye

Ratusan pelanggaran terjadi selama masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2014 yang dilakukan oleh dua pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Surabaya.

Ketua Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya Wahyu Hariyadi mengatakan, berdasarkan catatan yang dimiliki panitia pengawas pemilu tercatat ada 293 pelanggaran untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK), dengan rincian 156 pelanggaran oleh pasangan Prabowo-Hatta, dan 137 dilakukan pasangan Jokowi-JK.

“Kedua tim sukses sama-sama melakukan pelanggaran. Itu termasuk pelanggaran pemasangan APK di tempat pendidikan, tempat ibadah hingga pemasangan APK yang dipaku di pohon,” katanya kepada wartawan, Selasa (1/7/2014).

Sementara untuk pelanggaran kampanye dalam bentuk lain, Wahyu mengaku hingga saat ini belum menemukannya. Sebab hingga saat ini belum ada satupun laporan warga yang masuk terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Padahal, lanjut dia, pihaknya sangat berharap adanya peran serta dari masyarakat selama proses pesta demokrasi kali ini berlangsung.

“Sebenarnya data pelanggaran yang masuk ke kita juga bukan dari laporan warga. Itu semua merupakan hasil temuan oleh tim Panwaslu Kota Surabaya,” katanya.

Wahyu juga menyesalkan lemahnya kewenangan yang dimiliki panitia pengawas pemilu dalam menindak pelanggaran kampanye. Hal itu menyusul tidak adanya satupun pasal dalam PKPU No 16 tahun 2014 yang mengamanatkan lembaga tertentu dalam menindak pelanggaran kampanye.

Dia menyebut keberadaan PKPU No 16 tahun 2014 justru secara tidak langsung mengebiri tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang selama ini melekat pada Panwaslu, khususnya terkait penindakan pelanggaran kampanye.

Menurut Wahyu, selama pelaksanaan kampanye pemilihan presiden setidaknya ada 293 pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kubu tim sukses pasangan persiden dan wakil presiden.

Hanya saja, kata dia, ratusan pelanggaran itu hingga saat ini belum bisa ditindaklanjuti,  sebab baik KPU maupun panwaslu tidak memiliki kewenangan menindak. Adapun yang punya kewenangan Komisi Pemilihan Umum dengan meminta tim pemenangan menertibkan sendiri APK yang dinilai melanggar.

Padahal, jika kewenangan itu diberikan kepada Panwaslu sebagimana Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April lalu, ia memastikan bakal menertibkan seluruh pelanggaran yang terjadi.

“Aturannya tidak ada. Jadi, kita tidak bisa menindaklanjuti. Kalau kita berinisiatif sendiri justru kita yang dicap melanggar kode etik,” katanya. (ant/wh)