Panitera Pengganti Demo, Sidang PN Surabaya Lumpuh

Panitera Pengganti Demo, Sidang PN Surabaya Lumpuh

Sebanyak 57 Panitera Pengganti (PP) yang tergabung dalam Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (Ipaspi) Surabaya berunjuk rasa, Rabu (16/4/2014). PP ini yang bertugas dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Pengadilan Tipikor (PT), Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Buntut aksi demo yang direncanakan hingga dua hari ini mengakibatkan pengadilan Surabaya terganggu. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang hari ini akan menyidangkan 80 kasus pidana, Kejari Perak 40 kasus pidana dan sidang perdata 15 jadi terhambat.

Wakil Panitera PN Surabaya Soedi Wibowo mengatakan aksi untuk menuntut kenaikan tunjangan ini juga dilakukan oleh PP PN di beberapa daerah se- Indonesia.

“Permintaan kenaikan tunjangan itu merupakan permintaan wajar karena memang waktu kerja panitera melebihi jam kerja pada umumnya terutama bagi panitera yang bertugas di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sidang di Pengadilan Tipikor sering hingga dinihari,” papar Soedi.

Menurut dia, untuk persidangan yang memasuki agenda putusan atau sidang besar (menjadi perhatian publik) tetap digelar. “Kami tetap mengadakan sidang,” cetunya.

Ketua PN Surabaya Hery Supriyono mengatakan, pihaknya telah mengadakan pertemuan tertutup dengan PP yang bertugas di PN Surabaya. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi para panitera yang bertugas di PN Surabaya kepada Mahkamah Agung (MA).

“Berita ini juga sudah dimuat oleh media jadi pasti sudah didengar oleh Jakarta,” ujar Hery.

Tunjangan yang diterima oleh panitera kata Hery selama ini berkisar antara Rp 350-375 ribu per bulan sehingga jika ditotal dengan gaji pokok, panitera mendapatkan Rp 3-6 juta per bulan, bergantung golongannya.

Hal ini diakuinya sangat jauh jika dibandingkan dengan tunjangan dan gaji pokok yang diterima oleh hakim yang dapat menerima total gaji kurang lebih Rp 21-25  juta per bulan.

Para PP ini berharap agar MA mengabulkan 4 tuntutan mereka. Yaitu, realisasi kenaikan tunjangan remunerasi pegawai MA, realisasi perbaikan tunjangan fungsional Panitera Pengganti dan Jurusita, dan perbaikan promosi dan jenjang karir panitera pengganti dan jurusita.

Tuntutan terakhir adalah mendesak KY dan MA untuk segera melaksanakan amanat Pasal 14 dan Pasal 14A UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 13 dan Pasal 13A UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 14 dan Pasal 14A UU Nomor 51 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan ruang dan peluang kepada para Profesional Hukum, Panitera dan Pegawai Pengadilan seluruh Indonesia untuk dapat berkarir sebagai Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sidang-lumpuh

Akibat aksi ini, sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi akhirnya tertunda semua. Seperti yang dikeluhkan oleh Yuliana salah satu pengacara yang biasa mengikuti sidang.

Dirinya terpaksa balik kucing saat mengetahui sidangnya tertunda. “Ini membuat kami klemprakan karena sidang tertunda,” katanya kecewa. (wh)