Pangkas Perizinan Guna Kejar Target Produksi Migas di Bojonegoro

Bupati Bojonegoro, Suyoto, memberikan penjelasan saat jumpa pers FGD di Shangri-La
Bupati Bojonegoro, Suyoto, memberikan penjelasan saat jumpa pers FGD di Shangri-La

SKK Migas beritikad baik menemukan solusi kongkret atas permasalahan yang selama ini menghambat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, khususnya di Bojonegoro.

Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Lambok Hutahuruk, mengatakan pihaknya belajar dari kegiatan usaha hulu migas di Bojonegoro. Ia menyebut ada tiga penghambat kegiatan hulu migas.

“Problemnya biasanya adalah pengadaan lahan, rantai perizinan yang panjang, dan masalah sinergi  komunikasi pengamanan dan penanganan dampak kegiatan,” ujarnya.

Maka dari itu, mereka berinisiatif menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Produksi Migas Nasional di Hotel Shangri-La, Surabaya mulai Senin (2/12/2013) hingga Rabu (4/12/2013) mendatang.

Kata Lambok, terdapat 69 jenis perizinan kegiatan hulu migas di tingkat kabupaten. Apabila ditambah dengan izin lain hingga level pemerintah pusat, jumlah perizinan tersebut bisa 283 item.

“Maka dari itu Pemda Bojonegoro, SKK Migas, dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di Bojonegoro sepakat perlu ada terobosan. Ini agar perizinan di bidang migas bisa dipercepat. Bagaimana percepatan itu harus dilakukan, itulah mengapa kita gelar FGD ini,” kata Lambok  yang juga kepala humas SKK Migas itu. Lambok sangat berharap, FGD membantu tercapainya solusi demi percepatan pencapaian target produksi migas di Bojonegoro.

Di sisi lain, produksi migas di Bojonegoro saat ini masih sekitar 62.000 barel per hari. Padahal tahun depan ditargetkan bisa mencapai 200.000 bph. Sehingga, pemangkasan 69 izin menjadi 8 cluster amat dibutuhkan.

“Ini dapat terbentuk jika 15 kementerian yang  terkait, bisa satu visi demi meningkatkan produksi  Migas di tanah air,” papar Lambok.

Bupati Bojonegoro Suyoto memberi dukungan maksimal agar kegiatan KKKS dalam menemukan cadangan baru dan memproduksi migas di Bojonegoro, tidak menemui hambatan. Sebab Bojonegoro punya visi menjadi kabupaten pangan sekaligus lumbung energi.

“Masalahnya wewenang kami terbatas. Kami ingin proses perizinan cepat, namun jika belum ada rekomendasi dari instansi lain yang di luar kewenangan Pemkab Bojonegoro, kami tidak mungkin mengeluarkan izinnya,” tutur Suyoto.

Ia juga menegaskan,  FGD ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau biang penghambat kegiatan industri migas di Bojonegoro. ”FGD ini untuk mencari solusi. Sebagai Bupati saya berkepentingan agar kegiatan produksi Mobil Cepu Limited,  JOB Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ), Pertamina EP Asset 4  dan PEPC (Pertamina  EP Cepu), berjalan lancar,” katanya.(wh)