Pangkas Dweling Time, Bank Dunia Kucurkan Utang Rp 5,2 Triliun

bank dunia kucurkan pinjaman untuk reformasi logistik di pelabuhan indonesia

Dewan Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman kebijakan pembangunan (Development Policy Loan) senilai USD 400 juta atau sekitar Rp 5,2 triliun dalam rangka reformasi logistik Indonesia yang pertama untuk memperbaiki logistik dan memperlancar konektivitas. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan di negara kepulauan ini.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves mengatakan, pinjaman sebesar USD 400 juta akan mendukung pemerintah Indonesia mengatasi hambatan rantai pasokan, seperti waktu tunggu bongkar muat kapal (dwelling time) serta banyaknya prosedur izin perdagangan.

“Logistik yang lebih baik untuk meningkatkan konektivitas dan memberi dampak signifikan bagi daya saing negara serta kemiskinan. Perbaikan logistik bisa mengurangi biaya barang dan jasa, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal Indonesia karena dengan reformasi bisa membantu Indonesia capai pertumbuhan inklusif yang tinggi,” ucap Chaves dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Dia mengungkapkan permasalahan biaya logistik di Indonesia yang lebih mahal dibanding negara lain akibat buruknya sistem logistik itu sendiri. Bank Dunia mencatat, contohnya biaya logistik di sektor manufaktur Indonesia sebesar 25 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari Thailand sebesar 15 persen dan Malaysia 13 persen.

“Biaya pengiriman sebuah peti kemas berisi jeruk dari Tiongkok, tepatnya kota Shanghai ke Jakarta lebih murah dibanding dari Jakarta ke Padang, Sumatera Barat. Padahal jarak antara kedua kota di Indonesia tersebut hanya seperenam jarak antara Jakarta dengan Shanghai,” terang Chaves. ‎

Pinjaman Kebijakan Pembangunan Reformasi Logistik juga akan mendukung Indonesia melakukan transisi yang sangat diperlukan, yaitu beralih dari ekonomi yang bergantung kepada komoditas menuju ekonomi berbasis manufaktur yang berdaya saing tinggi.

“Logistik yang mahal dan tidak handal merupakan salah satu hambatan bagi daya saing Indonesia. Teratasinya hambatan tersebut akan menambah produksi dan ekspor, sehingga mengangkat pertumbuhan ekonomi. Dan dengan berakhirnya masa kejayaan komoditas, kebutuhan untuk memperbaiki daya saing dalam hal produksi non-komoditas menjadi semakin penting,” tambah‎ Senior Economist Bank Dunia, Massimiliano Calì.

Tiga komponen utama pendanaan dari Bank Dunia adalah peningkatan kinerja pelabuhan, peningkatan daya saing layanan logistik, serta memperkuat fasilitasi perdagangan. Dukungan Bank Dunia terhadap reformasi logistik di Indonesia merupakan bagian penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia di Indonesia, yang berpusat pada prioritas pemerintah yang berpotensi membawa dampak perubahan besar. (lp6)

 

Pangkas Dweling Time, Bank Dunia Kucurkan Utang Rp 5,2 Triliun

 

Dewan Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman kebijakan pembangunan (Development Policy Loan) senilai USD 400 juta atau sekitar Rp 5,2 triliun dalam rangka reformasi logistik Indonesia yang pertama untuk memperbaiki logistik dan memperlancar konektivitas. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan di negara kepulauan ini.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves mengatakan, pinjaman sebesar USD 400 juta akan mendukung pemerintah Indonesia mengatasi hambatan rantai pasokan, seperti waktu tunggu bongkar muat kapal (dwelling time) serta banyaknya prosedur izin perdagangan.

“Logistik yang lebih baik untuk meningkatkan konektivitas dan memberi dampak signifikan bagi daya saing negara serta kemiskinan. Perbaikan logistik bisa mengurangi biaya barang dan jasa, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal Indonesia karena dengan reformasi bisa membantu Indonesia capai pertumbuhan inklusif yang tinggi,” ucap Chaves dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Dia mengungkapkan permasalahan biaya logistik di Indonesia yang lebih mahal dibanding negara lain akibat buruknya sistem logistik itu sendiri. Bank Dunia mencatat, contohnya biaya logistik di sektor manufaktur Indonesia sebesar 25 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari Thailand sebesar 15 persen dan Malaysia 13 persen.

“Biaya pengiriman sebuah peti kemas berisi jeruk dari Tiongkok, tepatnya kota Shanghai ke Jakarta lebih murah dibanding dari Jakarta ke Padang, Sumatera Barat. Padahal jarak antara kedua kota di Indonesia tersebut hanya seperenam jarak antara Jakarta dengan Shanghai,” terang Chaves. ‎

Pinjaman Kebijakan Pembangunan Reformasi Logistik juga akan mendukung Indonesia melakukan transisi yang sangat diperlukan, yaitu beralih dari ekonomi yang bergantung kepada komoditas menuju ekonomi berbasis manufaktur yang berdaya saing tinggi.

“Logistik yang mahal dan tidak handal merupakan salah satu hambatan bagi daya saing Indonesia. Teratasinya hambatan tersebut akan menambah produksi dan ekspor, sehingga mengangkat pertumbuhan ekonomi. Dan dengan berakhirnya masa kejayaan komoditas, kebutuhan untuk memperbaiki daya saing dalam hal produksi non-komoditas menjadi semakin penting,” tambah‎ Senior Economist Bank Dunia, Massimiliano Calì.

Tiga komponen utama pendanaan dari Bank Dunia adalah peningkatan kinerja pelabuhan, peningkatan daya saing layanan logistik, serta memperkuat fasilitasi perdagangan. Dukungan Bank Dunia terhadap reformasi logistik di Indonesia merupakan bagian penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia di Indonesia, yang berpusat pada prioritas pemerintah yang berpotensi membawa dampak perubahan besar. (lp6)