Pancasila sebagai Tameng Hadapi Liberalisme

Pancasila sebagai Tameng Hadapi Liberalisme
Gubernur Jatim Soekarwo dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, saat menghadiri silaturahmi kerukunan umat beragama se-Jatim tahun 2015 di Balai Kartika Makodam V Brawijaya, Rabu (29/7/2015).

Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan, bahaya liberalisme saat ini telah merasuki sendi-sendi kehidupan sosial di Provinsi Jawa Timur. Radikalisme merupakan pertempuran dari konsep liberalisme dengan dogmatis agama. Mereka saling berbenturan terhadap kepentingan yang ada.

“Liberalisme menyebabkan Pancasila saat ini berada di lorong gelap tidak disapa oleh siapapun. Akan tetapi, jika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan melibatkan Pancasila dan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, maka liberalisme akan bisa diatasi,” ujarnya saat menghadiri silaturahmi kerukunan umat beragama se-Jatim tahun 2015 di Balai Kartika Makodam V/Brawijaya, Rabu (29/7/2015).

Menurut dia, liberalisme dan sikap individualisme telah merasuki kerukunan masyarakat di era modern seperti sekarang ini, bukan lagi menyelesaikan persoalan melalui musyawarah secara mufakat.

“Kini kita menjadi sasaran dari proxy war sekaligus dilumpuhkan oleh kekuatan pasar liberalisasi. Mari kita secara bersama memanggil Pancasila di lorong gelap. Mari kita hidupkan musyawarah mufakat dan toleransi sesuai dengan semangat Pancasila,” tegasnya.

Di era modern saat ini, terang dia, agama merupakan satu sistem keyakinan yang telah diracuni oleh pikiran-pikiran liberalisasi. “Kerusuhan di beberapa daerah, merupakan bentuk liberalisme yang terjadi dan telah merusak nilai-nilai kerukunan ummat beragama,” ungkapnya.

Dia juga mengingatkan  kepada tokoh dan pemuka agama agar tidak saling menyalahkan sekaligus meminta maaf atas kejadian di Tolikara yang melibatkan keyakinan agama.

“Kita adalah sasaran di dalam pikiran liberalisme. Semua tokoh agama prihatin terhadap situasi seperti ini. Peran ulama, kiai, pendeta, pedande diserbu oleh tokoh tokoh agama yang tidak kelihatan. Namun, kehadiran tokoh agama yang tidak kelihatan ini  menyebabkan kegaduhan dalam kerukunan antar ummat beragama,” imbuhnya.

Untuk terus menjaga kerukunan antar sesama, Soekarwo minta pemimpin daerah dan aparat keamanan dapat memberikan suasana kehidupan yang damai, tenang demi terciptanya toleransi kerukunan umat beragama.

“Kebiasaan yang rukun harus dipelihara dengan baik. Pada dasarnya, tipe masyarakat Indonesia adalah hidup secara rukun berdampingan. Pemimpin harus menjadi contoh, baik pemimpin agama, pemimpin ummat hingga pimpinan di pemerintahan,” ungkapnya.

Musyawarah mufakat juga harus sering dilakukan dalam setiap interaksi antar sesama. Pemimpin harus menjadi panutan. Tokoh agama hingga pemerintahan harus lebih sering menyapa masyarakatnya dengan senyum dan suasana yang dingin.

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko menjelaskan, komunikasi dan silaturahmi antar pemeluk agama pada dasarnya merupakan ungkapan dan pengamalan dari ajaran agama yang kita percayai masing-masing. Karena, semua agama mengajarkan tentang kebaikan, kepedulian dan saling tolong menolong antara sesama manusia.

“Kita boleh berbeda agama dan kepercayaan, akan tetapi jangan sampai kita terkotak-kotak dan terpisah-pisah dari sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk tetapi senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan ajaran Pancasila dan UUD 1945,” tuturnya.

Saat ini, masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap makin kuatnya pengaruh proxy war atau perang proksi di Indonesia.  Hal itu ditandai dengan adanya pihak ketiga yang selalu berusaha menggoyahkan stabilitas nasional yang telah kita bina bersama selama ini.

Oleh karena itu saya dan kita semua yang hadir disini tentunya sepakat agar kejadian tersebut tidak membuat kita terpancing untuk melakukan aksi-aksi emosional, karena peristiwa Tolikara tidak menutup kemungkinan sengaja dirancang oleh pihak lain untuk membuat kita terpecah belah. “Kita harus berbuat nyata untuk mencegah jangan sampai konflik seperti itu, berkembang hingga Jatim,” papar dia.

Dalam kesempatan tersebut, selain Gubernur Jawa Timur, hadir pula Kapolda Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, Panglima Armada Laut Timur (Pengarmatim) turut mengawal penandatanganan surat pernyataan untuk menjaga keharmonisan umat beragama se-Jawa Timur.

Dalam acara tersebut juga menghadirkan ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pimpinan Majelis Agama antara lain MUI, PGI, PGLII, PHDI, Matakin dan Walubi Jatim. (wh)