PAL Serahkan Kapal Cepat Rudal Kedua Pesanan TNI

 

PAL Serahkan Kapal Cepat Rudal Kedua Pesanan TNI
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menerima penyerahan Kapal Cepat Rudal di Dermaga PT PAL Indonesia, Rabu (27/8/2014).

Kementerian Pertahanan RI menambah alutsista dengan menerima Kapal Cepat Rudal (KCR) kedua yang diberi nama KRI Tombak 629 dari PT PAL Indonesia. KCR 60 meter kedua dari tiga pesanan Kementerian Pertahanan RI ini diterima Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Dermaga PT PAL Indonesia, Rabu (27/8/2014).

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah menerima kapal pertama pada 28 Mei yang diberi nama KRI Sampari. Sedangkan kapal terakhir pesanan Kemenhan akan diserahkan pada September tahun ini yang saat ini dalam proses.

“Bila mengacu dari rencana strategis (renstra), kebutuhan ideal adalah 16 KCR 60 meter, 16 KCR 40 meter, dan 16 unit kapal patroli cepat,” kata Menhan, Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan. Pembangunan sebanyak 16 unit KCR ini tentu memakan waktu yang tidak sedikit, mengingat kapasitas produksi di PT PAL pertahun baru 3 unit.

Tiga KCR yang dipesan Kemenhan ini tergolong multi role karena dipersenjatai dengan rudal, meriam, dan software yang bisa digunakan untuk perang elektronik. Kenapa disebut multi role, karena mampu bertempur mengantisipasi serangan udara, laut maupun darat. Bahkan perang walfare sekallipun,” lanjutnya.

Peoses pembangunan satu unit KCR ini memakan waktu 18 bulan, sejak peletakan lunas pada Februari 2013 silam. Dimana proses tersebut sudah sesuai dengan kontrak kerja dan tepat waktu. Kedepannya, kapal ini nantinya akan diserahkan kepada TNI AL.

Terpisah, KSAL Laksamana Marsetyo menyebut, pembangunan KCR 60 meter akan diserahkan ke PT PAL Indonesia sebagai lead integrator. “Untuk KCR 40 meter nantinya akan dibangun di galangan kapal di Batam, sedangkan untuk 60 meter tetap kita serahkan kepada PT PAL Indonesia,” terang KSAL Laksamana Marsetyo.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Firmansyah Arifin menyebut pembangunan satu unit KCR ini menelan biaya Rp125 miliar. “Biaya tersebut hanya pembangunan fisik, diluar persenjataannya,” terang mantan Dirut PT Dok Perkapalan Surabaya itu. (wh)