Organda Dukung Penertiban Angkutan Darat

Organda Dukung Penertiban Angkutan Darat
Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak Kody Lamahayu.

Dewan Pengurus Cabang Khusus Organda Tanjung Perak mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim melakukan upaya penertiban tonase muatan angkutan darat. Hanya saja, pemberlakuan yang semestinya mulai 29 September 2014 minta ditunda sampai 5 Januari 2015.

Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak Kody Lamahayu Fredy mengungkapkan, pihaknya telah menerima Surat Edaran No. SE.01/2934/IX/2014 dari Dinas Perhubungan Jatim.

Surat tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 tahun 2012. Isinya, memberikan sanksi tilang dan pengembalian angkutan ke tempat pemberangkatan jika muatan melebihi kapasitas.

“Kami mendukung langkah pemerintah. Kalau ada angkutan barang muatannya sampai lebih 25 persen ditilang atau dikembalikan ke asal keberangkatan angkutan. Tapi ini butuh sosialisasi. Kami minta diundur sampai 5 Januari 2015,” kata Kody.

Karena, tambah Kody, rata-rata sekarang ini angkutan darat kelebihan muatan. Lebih parah lagi, beberapa pemilik angkutan sengaja melanggar secara permanen dengan cara menambah ukuran bak truk menjadi lebih besar dan lebih tinggi. “Ini kan butuh dikepras dulu,” tegas Kody.

Menurut Kody, kebijakan tersebut menguntungkan dan banyak membawa dampak positif bagi pengusaha angkutan. Karena pembagian muatan akan menjadi lebih merata. Biaya perawatan angkutan dapat ditekan. Karena spare part menjadi lebih awet, khususnya ban.

Sedangkan dampak positif lainnya, kondisi jalan tidak cepat rusak. Biaya perawatan jalan juga dapat diturunkan. Kondisi jalan raya dipastikan lebih lancar. Karena semua angkutan barang berjalan dengan muatan sesuai kapasitas dan daya angkut masing-masing.

Saat ini, jumlah angkutan anggota Organda Tanjung Perak, kata Kody mencapai 8.600 unit dari 312 perusahaan. Dari jumlah tersebut terbesar berjenis trailer, truk dan truk tangki. Diperkirakan jumlah angkutan yang bakal kepras bak mencapai ratusan unit. Khususnya angkutan yang melayani antar pulau.

 “Kalau soal truk kelebihan muatan sudah terjadi sejak pak Sudomo sekitar tahun 1974-1975. Karena waktu itu jumlah angkutan masih kurang. Tapi sekarang kondisinya sudah berubah. Kita bangga sekarang ini Jawa Timur menjadi barometer sistem transportasi logistik nasional,” tambah Kody. (wh)