OJK Siap Pidanakan Lembaga Keuangan Ilegal

OJK Siap Pidanakan Lembaga Keuangan Ilegal
foto:kontan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segara menindak pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tidak memiliki badan hukum. OJK akan memberi ketegasan berupa sanksi pidana jika LKM tersebut tidak memiliki badan hukum

Peraturan tersebut merupakan sesuai dan telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM. Status badan hukum diharapkan bisa memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM yang belum berbadan hukum.

 Kepala Sub Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus 1A OJK, Anjar Sumarjati mengatakan, dalam UU yang disahkan sejak 8 Januari 2013 tersebut disebutkan bahwa dalam jangka waktu dua tahun sejak UU disahkan atau 8 Januari 2015 LKM yang beroperasi wajib memperoleh izin usaha.

“Dan pada 8 Januari 2016 merupakan batas waktu kewajiban memperoleh izin usaha tersebut. Jika operasional LKM tidak ada landasan hukumnya maka bisa dikenai hukuman penjara,” terang Anjar, usai Seminar Masa Depan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengawasan OJK yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendekia di Perpustakaan BI, di Surabaya, Selasa (12/8/2014)

Dia mengatakan, hingga saat ini memang belum ada laporan mengenai LKM nakal dari masyarakat ke OJK. Namun adanya UU ini akan memberikan jaminan keamanan kepada anggota maupun non anggota yang melakukan kegiatan simpan pinjam di satu LKM. Bahkan bukan tidak mungkin nantinya status badan hukum akan menjadi syarat wajib bagi LKM yang ingin mengajukan pinjaman ke bank guna menambah modalnya.

Dia menambahkan, sosialisasi UU baru tersebut sudah dilakukan sejak tahun lalu. Sekarang ini tahapan yang sedang dilakukan adalah inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum.

 “Sekarang masih inventarisasi bersama Kementerian Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Berapa jumlah LKM yang ada di Jatim dan terlebih lagi berapa yang sudah berbadan hukum dan belum,” tuturnya.

Tahapan berikutnya kata dia, yaitu penyusunan Peraturan OJK (POJK) tentang LKM, penyusunan nota kesepahaman, pelatihan bagi SDM Pemda dan pengurus LKM serta penyusunan peta geografis LKM.

Ia menambahkan kegiatan usaha LKM mencakup pemberdayaan masyarakat dan jasa pengembangan usaha termasuk diantaranya memberikan pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan non anggota, pengelolaan simpanan serta jasa konsultasi pengembangan usaha. Pemberian pinjaman bisa diberikan kepada anggota maupun non anggota.

 “Dan itulah yang membedakan LKM dengan koperasi simpan pinjam. Koperasi hanya menyalurkan pinjaman kepada anggota,” jelasnya.

Luas cakupan wilayah usaha LKM juga dibagi menjadi tingkat desa atau kelurahan, kecamatan dan kabupaten atau kota. Masing-masing wilayah juga memiliki perbedaan dalam modal minimum yang disyaratkan. Untuk LKM wilayah desa, modal minimum sebesar Rp 50 juta, kecamatan Rp 100 juta, dan kabupaten/kota sebesar Rp 500 juta. (wh)