OJK Rilis 15 Paket  KebijakanPacu Gairah Pasar Modal

OJK Terima Laporan Terbanyak Soal Kartu Kredit
OJK Terima Laporan Terbanyak Soal Kartu Kredit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengeluarkan paket kebijakan yang berisikan stimulus untuk mendorong perekonomian yang saat ini tengah melambat. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menuturkan, paket kebijakan tersebut akan berisi 35 kebijakan yang terdiri dari kebijakan di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank (IKNB), serta perlindungan konsumen. “Ini ada kebijakan yang baru, bersifat sementara, dan restatement. Kebijakan-kebijakan tersebut akan mampu menjaga pertumbuhan kredit, pasar modal dan industri keuangan non bank,” ujar Muliaman.

Muliaman menjelaskan, di sektor pasar modal ada 15 kebijakan yang disiapkan OJK yakni pengembangan infrastruktur pasar repurchase agreement (repo) mencakup pengaturan mengenai repo, pengembangan produk repo, serta layanan settlement transaksi repo yang dilengkapi monitoring dan konsep 3rd party repo. “Kedua pengembangan usaha kecil menengah (UKM) untuk go public, yang mencakup penyusunan ketentuan untuk pengembangan UKM, serta pembuatan papan khusus untuk UKM,” kata dia.

Ketiga penetapan Electronic Trading Platform (ETP) mencakup pengembangan trading platform surat utang terintegrasi yang digunakan oleh pelaku dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pengawasan. Kelima penggunaan bank sentral untuk penyelesaian transaksi mencakup implementasi penggunaan bank sentral selain pengunaan bank pembayaran untuk layanan jasa penyelesaian dana di pasar modal.

Lalu, rencana penerbitan produk derivatif Indonesia Government Bond Futures (IGBF) dalam rangka pengembangan pasar surat berharga negara (SBN), keenam pengembangan obligasi daerah dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, ketujuh penggunaan Bond Index Surat Utang sebagai indikator acuan di pasar surat utang Indonesia yang digunakan secara luas oleh pelaku pasar.

Kedelapan perluasan produk investasi di pasar modal melalui Penerbitan Efek Beragun Aset –Surat Partisipasi (EBA-SP) untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan perumahan di Indonesia serta membantu lembaga jasa keuangan dalam memperoleh likuiditas dari pasar modal sebagai sumber pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat menengah dan kecil.

Selanjutnya, peraturan segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) yang meliputi tiga tingkatan, yaitu WPPE, WPPE khusus pemasaran, dan WPPE khusus agen pemasaran. Berikutnya, peraturan tentang sistem pengelolaan investasi terpadu dalam rangka mengoptimalisasi dan melakukan efisiensi atas proses transaksi dan operasional di dalam industri pengelolaan investasi.

Kesebelas, penerapan Extensible Business Reporting Language (XBRL) dalam rangka penyediaan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, peningkatan badan usaha milik negara (BUMN) dan anak BUMN yang go public dalam rangka membantu BUMN untuk kegiatan pengembangan usaha, sekaligus mendorong likuiditas pasar. Selanjutnya, implementasi electronic book building dalam rangka meningkatkan transparansi dan fairness antar investor.

Empat belas, peraturan terkait pasar modal syariah dalam rangka memberikan relaksasi pengaturan dan kepastian hukum terkait efek syariah sehingga mempunyai level of playing field dengan efek konvensional, dan terakhir penerbitan pedoman tata kelola emiten atau perusahaan publik dalam rangka mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik. (bst)