OJK Resmi Berpisah dari BI

OJK Resmi Berpisah dari BI

Serentak di seluruh Indonesia, tanggal 31 Desember 2013, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi melakukan penandatanganan berita acara peralihan sektor perbankan. Di Surabaya, penandatanganan dilakukan antara Kepala Perwakilan BI Wilayah IV Jatim, Dwi Pranoto, dan Kepala Regional OJK Wilayah III, Adie Soesetyantoro. Wilayah kerja Kantor Regional Wilayah III OJK meliputi Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara. Dengan peralihan kepada OJK tersebut, per 1 Januari 2014 6 Kantor Regional dan 29 Kantor OJK di seluruh Indonesia akan resmi beroperasi.

Meski fungsi pengawasan bank telah beralih ke OJK, Bank Indonesia sebagai bank sentral masih tetap dapat melakukan pengawasan perbankan. Khususnya yang berkaitan dengan perbankan secara makro (macroprudential).

“BI tetap akan melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko sistemik, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan penguatan struktur permodalan. Sementara yang berkaitan dengan mikro menjadi tanggung jawab OJK,” jelas Dwi Pranoto saat memberikan keterangan usai penandatanganan, Selasa (31/12/2013).

Dwi menambahkan, kebijakan makroprudensial juga diarahkan untuk memperkuat komposisi kredit kepada sektor-sektor produktif yang berorientasi ekspor. Serta menyediakan barang substitusi impor serta mendukung upaya peningkatan kapasitas perekonomian. Beberapa instrumen kebijakan yang bersifat makroprudensial, antara lain penyempurnaan Giro Wajib Minimum (GWM) syariah, Loan to Value (LTV), Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan penguatan struktur permodalan.

BI, lanjut Dwi, telah melakukan berbagai persiapan pengalihan itu selama kurang lebih 1,5 tahun. “Struktur organisasi yang ada di BI, sejak 1 Agustus sudah menyesuaikan dengan struktur organisasi pengaturan dan pengawasan bank yang sudah ditetapkan OJK. Jadi kami sudah melakukan mirroring, sehingga langsung siap melaksanakan tugas-tugas,” ujarnya.

Bentuk persiapan lainnya adalah membentuk departemen untuk berkoordinasi langsung dengan OJK dan mengalihkan pegawai Bank Indonesia untuk OJK.

Dwi mengungkapkan, masa transisi pengawasan dari BI ke OJK terbilang cepat. Sebelumnya, BI dan OJK telah membentuk tim khusus. Tim task force tersebut berada di bawah koordinasi Gubernur BI agar proses pengalihan berjalan lancar.

Di masa peralihan, beberapa hal penting sudah dilakukan. Misalnya OJK menyempurnakan prosedur operasi standar (SOP) pengawasan bank untuk transisi dan menyusun draf SOP dengan rancangan nomenklatur serta menyusun organisasi sektor perbankan.

Selain itu, BI akan membuat kompilasi daftar terkait dengan kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, bauran, serta kompilasi data dan informasi termasuk hal yang strategis untuk serah terima pengalihan pengawasan.

“Terkait dengan fungsi pengawasan, Bank Indonesia juga melepas sekitar 1.269 karyawan untuk hijrah ke OJK. Ada 1.150 orang yang akan bekerja di OJK. Untuk kantor Surabaya, sebanyak 60 orang,” ujar Dwi. Seluruh pegawai tersebut akan dikontrak bekerja di OJK selama tiga tahun, namun digaji oleh BI.

Untuk menjelaskan lebih lengkap kepada masyarakat, OJK mengadakan Grand Launching 15 kantornya pada 6 Januari 2014. Antara lain lima Kantor Regional OJK yakni Medan, Bandung, Semarang, Makassar, dan Surabaya, beserta 10 kantor OJK di tingkat provinsi.(wh)