OJK Libatkan Lembaga Tinggi Negara Tangani Aset Nasabah

OJK Libatkan Lembaga Tinggi Negara Tangani Aset NasabahMahkamah Agung dan Kementerian Hukum  dan HAM serta Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia akan disertakan dalam penyelesaian perkara menyangkut OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Para ahli hukum yang datang dari Mahkamah Agung (MA), Balai Harta Peninggalan – Kementerian Hukum dan HAM, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia diikutsertakan dalam tim, setiap menangani sengketa.

“Kami akan membentuk tim untuk mengkaji ini, OJK bersama pelaku pasar lain akan sangat berhati-hati dalam melakukan pengkajian dan mengeksekusi sub rekening efek ini,” kata Nurhaida Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyelesaikan 13.000 sub rekening efek terlantar yang tercatat dalam sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Persoalannya adalah, aset telantar itu merupakan hak mutlak milik seseorang, sehingga diperlukan pendekatan hukum untuk menyelesaikannya. Harus ada perlakuan khusus terhadap aset terlantar ini, agar tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Sayangnya, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak cukup dan memadai untuk menangani permasalahan tersebut.

Oleh sebab itu, tim ini nantinya selain diisi oleh OJK juga akan diisi oleh Self Regulatory Organization (PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan KSEI), dan beberapa ahli hukum.

Nurhaida menuturkan, beberapa faktor yang menyebabkan sub rekening efek ini telantar, yakni aset terlantar tersebut berasal dari emiten yang sahamnya sudah delisting dan sudah tidak beroperasi lagi.

Sebagai gambaran, ada 38 saham perusahaan yang delisting dan tidak beroperasi. Emiten-emiten tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga sahamnya tidak dapat ditransaksikan maupun dikonversikan ke dalam bentuk warkat.

Kondisi kian rumit ketika perusahaan efek atau bank kustodian yang menyimpan aset investor itu dibubarkan. Keadaan ini menyebabkan adanya pelimpahan kewajiban penyimpanan aset nasabah dari perusahaan efek atau bank kustodian.

Namun tidak hanya permasalahan di atas, aset telantar juga bisa timbul akibat emiten atau penerbit efek tidak memberikan informasi mengenai status dan perubahan bisnis perusahaannya.(tribun/bh)