OJK Inisiasi Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

OJK Inisiasi Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Heru Cahyono dan Gubernur Jatim Soekarwo memberikan keterangan pers di sela acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Ballroom Hotel Bumi Surabaya, Selasa (30/1/2018).foto:ist

Memberdayakan masyarakat kecil serta usaha mikro dan kecil, OJK telah menginisiasi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Saat ini, sudah 6 LKM Syariah baru yang dibentuk.

“Untuk menjalankan fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK KR 4 Jawa Timur telah melayani 1.044 pengaduan nasabah dan seluruhnya telah ditindaklanjuti,” ungkap Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono, disela acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Ballroom Hotel Bumi Surabaya, Selasa (30/1/2018).

Selain itu, kata dia, OJK KR 4 juga telah melakukan 55 kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik pada kelompok profesi, pegawai, UMKM, pelajar dan akademisi dengan jumlah peserta mencapai 10.000 orang.

Sebagai upaya pencegahan kegiatan investasi ilegal yang merugikan masyarakat, OJK KR 4 Jawa Timur bekerja sama dengan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kanwil Kementrian Agama, Biro Administrasi Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kominfo, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang
tergabung dalam Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Jawa Timur.

“Tim kerja tersebut telah melakukan koordinasi dan kegiatan sosialisasi kepada beberapa kelompok masyarakat baik akademisi, instansi pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat,” tegas dia lagi.

Pada 1 Januari 2018, OJK KR 4 Jawa Timur secara penuh telah mengimplementasikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan penyempurnaan Sistem Informasi Debitur (SID) yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia. Sampai dengan akhir Januari 2018, masyarakat yang telah memanfaatkan fasilitas SLIK tersebut mencapai 530 orang.

Menyikapi perkembangan layanan keuangan berbasis digital (fintech) di sektor jasa keuangan, OJK berencana membentuk Focus Group Discussion (FGD) untuk memfasilitasi sinergi antara perusahaan fintech dengan sektor jasa keuangan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Timur.

Perlu diketahui, ada beberapa upaya yang telah dilaksanakan OJK bersama pemerintah provinsi Jawa Timur berserta industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya antara lain dengan memperluas
dan mempermudah akses keuangan.

Diantaranya adalah memaksimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan perluasan akses pembiayaan usaha masyarakat melalui program TPAKD tahun 2017direalisasikan kepada kelompok petani salak di Bangkalan serta petani umbi porang di kabupaten Nganjuk dan Madiun.

Selain itu, OJK juga mendorong pertumbuhan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor prioritas Jawa Timur khususnya sektor agriculture yang tumbuh 22,1 persen dan untuk sektor industri pengolahan sebesar 17,6 persen. Lalu, OJK juga beruaya untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama tahun 2017 penyalurannya mencapai Rp16,3 triliun atau tumbuh 28,8 persen.

“Kami juga memperluas Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), dimana sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah agen nasabah Laku Pandai telah meningkat sangat signifikan menjadi 73.989 agen, dengan total basic saving account sebesar Rp 292 miliar,” terang dia lagi.

Bukan hanya itu saja, OJK juga berupaya untuk meningkatkan penyaluran kredit di sektor perikanan dan kelautan melalui program Jangkau, Sinergi dan Guidelines (Jaring), dimana penyalurannya telah mencapai Rp 12,1 triliun dengan rasio NPL 2 persen dan menggagas kegiatan-kegiatan pengembangan keuangan syariah untuk memperluas akses keuangan masyarakat yang salah satunya direalisasikan melalui program Akses Keuangan Syariah Untuk Masyarakat Mandiri Berbasis Masjid (AKSI UMMAD). (wh)