OJK Dorong Pemerintah Daerah Terbitkan Obligasi

OJK Dorong Pemerintah Daerah Terbitkan Obligasi
Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Pemerintah Daerah memanfaatkan layanan dan produk pasar modal sebagai sumber anggaran pembiayaan pembangunan seperti dengan menerbitkan obligasi daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida dalam kegiatan sosialisasi pasar modal terpadu di Surabaya yang digelar OJK 4-5 Maret 2015.

“OJK siap membantu pemerintah daerah dan DPRD melalui kegiatan sosialisasi, FGD maupun penyelenggaraan workshop, serta berkoordinasi dengan institusi lainnya yang berkepentingan dalam proses penerbitan obligasi daerah,” kata Nurhaida.

Penggunaan Obligasi daerah sebagai sumber pendanaan sudah banyak dilakukan di berbagai Negara. Hal ini banyak dilakukan mengingat karakteristik pendanaan yang sifatnya jangka panjang sehingga cocok bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, penerbitan obligasi daerah juga dapat digunakan untuk percepatan pembangunan daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan selain akan meningkatkan daya saing daerah juga dapat membantu penyediaan lapangan kerja bagi daerah tersebut.

Penerbitan obligasi daerah juga diharapkan akan mendorong penerapan tata kelola yang baik bagi pemerintah daerah tersebut.

“Sebagai alternatif pendanaan, penerbitan obligasi daerah diharapkan dapat menjadi solusi untuk pembangunan infrastrukturbagi pemerintah daerah,” ujar Nurhaida.

OJK mengharapkan dapat menjembatani kebutuhan Pemerintah daerah khususnya pendanaan melalui obligasi daerah dan untuk itu diperlukan sinergi dari semua pihak yang terkait.

Faktor sinergi pada penerbitan obligasi daerah sangatlah relevan mengingat berdasarkan ketentuan pasal 300 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa ”Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan”. (wh)