OJK Berharap Masyarakat Laporkan Investasi Bodong

OJK Berharap Masyarakat Laporkan Investasi Bodong
Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya bersama
Kepala OJK Regional III Jawa Timur, Bali, dan Nusra, Sukamto saat mengisi Perspective Dialogue, Jumat (13/3/2015).

Banyaknya investasi bodong yang sudah banyak mewabah di masyarakat membuat Otoritas Jasa Keuangan merasa gerah. Kepala OJK Regional III Jawa Timur, Bali, dan Nusra, Sukamto menegaskan, jika menemukan segala bentuk investasi bodong diharapkan segera melaporkan ke OJK.

“Kami bisa melakukan investigasi adanya investasi bodong yang ada di masyarakat. Karena itu, masyarakat bisa melaporkan ke OJK dan kami akan menindaklanjuti. Masyarakat bisa menghubungi kami di nomor ini, 0213857821,” bebernya saat mengisi Perspective Dialogue di Radio Suara Surabaya, Jumat (13/3/2015).

Jika masyarakat melaporkan, meski tidak secara langsung dapat ditindaklanjuti, tapi pihak OJK bisa melakukan investigas secara khusus. Jika terbukti, OJK bisa melimpahkan kasus tersebut ke kepolisian dan dapat ditangani kejaksaan.

“Kami sudah membuat Satgas Waspada Investasi dan kami telah bekerjasama dengan kepolisan dan kejaksaan,” tegasnya.

Sementara itu, Chairperson Enciety Business Consult Kresnayana Yahya menambahkan bahwa masyarakat harus sadar bahwa tidak semua lembaga keuangan itu legal dan diakui oleh pemerintah. Contohnya sudah banyak, bahkan kata Kresnayana lembaga keuangan abal-abal sejenis Mafrodi yang sempat mengguncangkan ekonomi di sejumlah negara maju seperti Yunani, Amerika, hingga Rusia.

“Misalnya saja MMM, itu bukan jasa keuangan di Indonesia. Semua produknya tidak dalam pengawasan. Itu hanya kegiatan sosial yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Jadi pemerintah tidak nanggung, itu kan lembaga keuangan dengan skema kongsi,” ungkapnya.

Skema kongsi, diceritakan Kresnayana, sempat merobohkan ekonomi Yunani, Amerika, dan Rusia . Ini harusnya sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat Indonesia. Intinya ditegaskan Kresnayana, jika ada lembaga depesito yang menawarkan bunga di atas 11 persen maka itu perlu dipertanyakan legalitasnya.

“Kalau bukan lembaga keuangan dan LJK maka jangan dipercaya. Ada beberapa regulasi yag masih terbatas di OJK dan ini harusnya masyarakat harus diedukasi terkait hal ini,” sambungnya. (wh)