OJK: Bank Wajib Punya 1 Direksi Pengawas Konglomerasi

OJK: Bank Wajib Punya 1 Direksi Pengawas Konglomerasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perbankan konglomerasi memiliki pengawas khusus kinerja anak-anak perusahaan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon, mengatakan, perbankan sebagai induk usaha di tahun ini harus memiliki satu direksi untuk menilai kinerja anak-anak usaha.

“Kami berharap ada direksi khusus dan fokus melihat pengembangan anak-anak perusahaan, kalau tidak diwajibkan nanti tidak fokus, karena ini pengawasan terintegrasi,” kata Nelson, Selasa (4/2/2014). Direksi tersebut juga akan menjadi jembatan antara induk usaha dengan anak usaha dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi kinerja perusahaan.

Nelson menambahkan, perusahaan keuangan berstatus konglomerasi harus membagi dua jenis pengawasan. Yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

“Kami meminta bank-bank menyiapkan risk management dari setiap anak perusahaan ini disebut pengawasan internal, dan juga risk management secara terkonsolidasi uang disebut pengawasan eksternal,” tambah Nelson.

Tak kalah sibuknya, pemilik lembaga keuangan dan perbankan juga  mempersiapkan diri menghadapi pengawasan konglomerasi lembaga keuangan yang akan berlaku pada kuartal III tahun 2014 ini.

Jahja Setiaadmaja, Presiden Direktur BCA, berpendapat, pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk pengawasan konglomerasi yang mulai pada bulan September tahun 2014 ini. Menurut dia, sudah seharusnya perbankan memperhatikan anak-anak perusahaan dari segi kredit maupun risiko anak perusahaan.
Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, menuturkan, pihaknya akan mengajak jajaran Direktur Utama pada anak usaha dibidang bank syariah, asuransi, multifinance, sekuritas dan kesehatan untuk bersama-sama membahas tentang pengawasan konglomerasi. Pasalnya, setiap unit usaha memiliki pengawasan yang berbeda-beda sesuai aturan yang berlaku.

Sandiaga Uno, Chief Executive PT Saratoga Investama Sedaya pemilik Bank Pundi melalui Recapital Advisor mengatakan, pengawasan konglomerasi tersebut bagus untuk transparansi, namun dari segi monitoring akan memberatkan karena pengawasannya menyeluruh hingga akar.

“Harus dilihat tujuannya apa, jika ditambahkan lagi pengawasannya hingga ke pemilik nanti supervisinya tidak dapat dan memberatkan,” jelasnya. (Kontan)