Nuklir Boleh Digunakan sebagai Pilihan Terakhir

Nuklir Boleh Digunakan sebagai Pilihan Terakhir

 

Pemanfaatan tenaga dan energi nuklir boleh digunakan tetapi didasarkan sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

Apabila kebutuhan meningkat, penyediaan dalam skala besar, pengurangan emisi, dan kepentingan nasional mendesak, maka energi nuklir dapat dimanfaatkan.

Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) mengamanatkan kepada pemerintah untuk menghentikan ekspor gas alam dan batubara.

Demikian kesepakatan rapat paripurna DPR yang dihadiri Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik, di Jakarta, Selasa (28/1/2014), menyetujui PP tentang KEN yang disusun Dewan Energi Nasional (DEN) untuk disahkan.

DEN merupakan lembaga bentukan pemerintah yang diketuai Presiden Republik Indonesia dan beranggotakan sejumlah menteri serta unsur masyarakat.

Sesuai UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, KEN ditetapkan pemerintah dengan persetujuan DPR.

Oleh karena itu, meski berbentuk PP, KEN mesti disetujui melalui paripurna DPR. Pelaksanaan KEN berlangsung dalam periode 2013 sampai 2050. PP tersebut menggantikan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006 tentang KEN.

Secara rinci, Pasal 10 PP KEN ayat (1) menyebutkan, ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional dipenuhi antara lain dengan mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batubara dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor.

Dalam penjelasan pasal tersebut, pengurangan ekspor gas dan batubara dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah dan dampak berganda berupa penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri hulu dan hilir, pemberdayaan masyarakat sekitar, serta peningkatan pajak dan bukan pajak.

Terkait subsidi energi, PP menyebutkan, pengurangan subsidi BBM dan listrik secara bertahap sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai. Lalu, subsidi diberikan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu. (ant/bh)