Naikkan BBM, Pemerintah Harus Berpihak pada Angkutan Publik

 

Naikkan BBM, Pemerintah Harus Berpihak pada Angkutan Publik

Pemerintah dikabarkan akan kembali menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wacana tersebut menyeruak dan menjadi perbicangan di tengah masyarakat, Jika benar kebijakan itu dilakukan, hal tersebut dinilai akan mempunyai dampak yang besar bagi seluruh sektor.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena mengatakan, dampak terhadap industri angkutan darat dimulai saat pembicaraan mengenai wacana tersebut.

“Kalau ada gosip mau naik seperti saat ini, nanti sparepart-nya naik lagi (harganya), kemudian pemerintah tidak mengizinkan tarif naik, akhirnya ada komplain terus tentang fasilitas angkutan umum tidak baik,” ujar dia, di Gran Hyaat Hotel, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Dia lalu mengungkapkan, selama terus dinaikkan harga BBM dan berimbas kepada angkutan umum, akan sulit untuk memperbaiki fasilitas. Dirinya mengimbau perlunya diberikan insentif yang sesuai.

“Memang (fasilitas) tidak pernah baik selama tidak ada keberpihakan, untuk beli motor dan mobil pribadi intensif diberikan,” ujarnya.

Menurut dia, bila BBM bersubsidi akan ada penyesuaian, dirinya meminta agar tidak ada wacana yang disampaikan. Dirinya mengatakan perlunya dibicarakan terlebih dahulu secara matang.

“Kalau pemerintah mau kemacetan diurai, biaya logistik berkurang, maka keberpihakan terhadap angkutan umum,” ujarnya. (okz/wh)