Myanmar Cabut Status Darurat Wilayah Muslim Rohingya

rohingya

Pemerintah demisioner Myanmar mencabut status darurat di Rakhine, yang dilanda konflik, pada Selasa (29/3/2016). Hal itu mengisyaratkan tanda perpisahan yang bertepatan dengan pergolakan hubungan antara pemerintahan baru Aung San Suu Kyi dengan partai politik Budha di bagian barat negara ini.

Langkah mengejutkan tersebut disampaikan oleh Presiden demisioner Thein Sein. Dia mengumumkan pencabutan status darurat yang diberlakukan sejak aksi kerusuhan, yang menyebabkan sejumlah orang tewas dan puluhan ribu warga Muslim Rohingya terpinggirkan hingga ke kamp-kamp pengungsi yang tak layak huni. “Menurut Pemerintah negara bagian Rakhine, saat ini belum ada ancamanan membahayakan bagi kehidupan masyarakat,” bunyi pernyataan di media pemerintah yang mengumumkan perintah pencabutan.

Dengan pencabutan status keadaan darurat maka pihak militer akan kembali memberikan pengamanan di wilayah itu setiap hari.

Di sisi lain, Rakhine belum melihat adanya wabah pelanggaran serius dalam lebih dari dua tahun, kendati negara bagian ini tetap terpecah di jalur keagamaan. Bahkan sebagian besar umat Muslim terjebak di kamp-kamp atau di daerah-daerah yang dikuasai, di dekat perbatasan dengan Bangladesh.

Rakhine sendiri telah menderita luka yang sangat dalam akibat kekerasan komunal antara umat Budha dan umat Muslim Rohingya yang dimulai, pada 2012. Peristiwa itu menghadirkan salah satu tantangan paling genting bagi pemerintahan Myanmar baru, yang pertama kali dipilih oleh rakyat selama puluhan tahun.

Lonjakan gelombang nasionalisme umat Budha di Myanmar telah memicu diskriminasi terhadap kelompok minoritas Muslim, yang dipandang oleh mereka sebagai imigran ilegal dari negara tetangga, Bangladesh.

Dengan pemberlakuan jaringan aturan kewarganegaraan maka sudah ada banyak warga Rohingya yang tidak memiliki status warga negara secara efektif dan tidak dapat memberikan suara dalam proses pemilihan umum pada November, tahun lalu.

Alhasil, sebanyak puluhan ribu orang memilih untuk menyelamatkan diri dari tindak penganiayaan dan kemiskinan menuju ke negara-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Akan tetapi, arus gelombang pengungsi Rohingya di tahun ini telah mereda, setelah Pemerintah Thailand menumpas penyelundupan manusia, pada 2015 sehingga menyebabkan kapten-kapten kapal meninggalkan warga Rohingyabegitu saja di daratan dan lautan, serta berujung pada krisis regional.

“Kami pikir situasinya telah membaik. Namun politisi dapat melihat bahwa Negara Bagian Rakhine sangat sensitif dan mereka akan dengan mudah meledak kapan saja,” kata Aye Maung, ketua Partai Arakan Nasional (ANP), yang mewakili etnis Budha Rakhine.

Di sisi lain masih belum jelas apa alasan dibalik pencabutan status keadaan darurat oleh Thein Sein. Mantan jenderal tersebut telah memimpin proses reformasi dramatis Myanmar sejak 2011, sekaligus telah memimpin berkembangnya nasionalisme umat Budha. “Jika Anda akan pergi, Anda kemungkinan akan menerima pujian juga soal itu dan konsekuensi itu akan diserahkan kepada pemerintah berikutnya,” ujar analis politik Khin Zaw Win. (afp)