MRT Surabaya Tunggu Dana Sektoral Bappenas

MRT Surabaya Tunggu Dana Sektoral Bappenas
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Armida Alisjahbana, saat menghadiri acara di Universitas Airlangga, Jumat (14/3/2014)

 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas menyambut baik rencana proyek Mass Rapid Transit (MRT) Surabaya. Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan hal itu usai menghadiri workshop Rencana 5 Tahun Indonesia di Universitas Airlangga, Jumat (14/3/2014).

“Iya, saya sudah dengar. Itu bu Wali (Tri Rismaharini, Red) sudah punya blueprint system transportasi perkotaan Surabaya,” kata Armida. Risma, di mata Armida, juga ingin menata angkutan kota dan bus kecil dengan sistem gaji supaya lebih tertata rapi.

Ia mengatakan, rencana skala kota tersebut sangat bagus. “Sekarang masih dibikin Feasibility Study (FS)-nya. Kita bantu FS karena itu kan harus dihitung betul demand-nya, bagaimana nanti model pembiayaannya,” paparnya.

Meskipun begitu, pihak Bappenas memandang persoalan pembiayaan MRT Kota Surabaya ini masih belum final. “Kami sudah sampaikan ke Bu Wali agar transportasi itu dilihat jangka panjangnya. Tapi harapannya suatu saat segera dibangun juga di Surabaya. Saat ini belum,” lanjutnya.

Proyek trem dan monorail yang diusulkan wali kota Tri Rismaharini itu harus melalui persetujuan Menteri Perhubungan. “Kalau pembangunannya dengan APBN berarti harus berhubungan dengan Kementerian terkait. Kalau transportasi ya, Kementerian Perhubungan,” tutur Armida.

Selain itu, keputusan pembiayaan proyek-proyek besar bukan di Bappenas. Namun, harus seizin wakil presiden. “Kita lihat dulu. Belum ada keputusan kan tidak mungkin saya sendiri. Tapi masukannya dari ibu wali kota kita terima,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Panitia Lelang Proyek MRT Surabaya, Dedi Irianto. Dedi menjelaskan, posisi Bappenas ialah mengkordinir usulan atau permintaan dari daerah.

“Sedangkan nanti untuk pembiayaan diambil berupa dana sektoral yang diberikan oleh kementerian terkait. Nah yang mencairkan dananya Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Sehingga, sambung dia, pembiayaan proyek senilai Rp 8,8 triliun itu masih menunggu FS yang dilakukan World Bank. “World Bank melakukan FS atas amanat dari Bappenas, selaku tim ahli,” katanya.(wh)