MK Tolak Uji Materi UU MD3 PDI Perjuangan

 

MK Tolak Uji Materi UU MD3 PDI Perjuangan

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review yang  diajukan PDI Perjuangan. Uji materi ini terkait dengan UU no 17 tahun 2014  tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Majelis Hakim MK yang diketuai hamdan Zoelva menolak uji materi itu. Menurut MK, susunan pimpinan DPR tak bertentangan dengan UUD 45.

 “Dalam materi UU dibentuk setelah pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945, perubahan UU itu sudah diagendakan. Setelah pemilu telah lazim dilakukan, MK perlu mengingatkan perubahan UU MD3 tiap 5 tahun sekali tidak akan membangun sistem yang ajaib,” kata Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan putusan, Senin (29/9/2014).

Menurut dia, pembentukan UU MD3 tidak dilakukan setiap 5 tahun sekali. Saat MPR bersidang maka DPR dan DPD berfungsi jadi anggota MPR. Setiap keputusan MPR, maka ketetapan anggota DPR juga.

“Pengaturan mengenai fungsi antara lembaga negara justru akan menyulitkan, pasal 2 ayat 1 UUD. Tatacara pimpinan DPR diatur dalam tatib DPR, tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil,” terang Patrialis di Gedung MK.

Mantan Menkumham itu menegaskan jika masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan DPR terpilih untuk menentukannya. Soal komposisi ini yang disoal PDIP. Mereka sebagai pemenang pemilu tak otomatis mendapat kursi Ketua DPR.

“Hal tersebut bukanlah diskriminasi, dalam putusan sebelumnya karena perbedaan ras, suku, dan agama, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas permohonan pemohon tidak berdasarkan menurut hukum,” tuturnya. (bst/ram)