Menyoal Pemutihan Dokumen Lingkungan Hidup

Menyoal Pemutihan Dokumen Lingkungan Hidup

Akhir tahun 2013, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait dokumen lingkungan hidup. SE tersebut intinya menjelaskan program pemutihan untuk penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi setiap usaha dan kegiatan yang belum memilikinya.

Dokumen lingkungan hidup yang dimaksud adalah dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang wajib dimiliki setiap usaha dan kegiatan. Ini sebagaimana diamanatkan dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaku usaha diberi kesempatan untuk melengkapi izin usahanya dengan menyusun dokumen pengganti berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) bagi usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi usaha dan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

Kesempatan ini berlaku selama 18 bulan sejak SE dokumen lingkungan hidup tersebut diterbitkan, 27 Desember 2013. Kelalaian dalam melengkapi dokumen lingkungan diancam dalam UU 32/2009 bakal diganjar penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar.

Tata cara penyusunan dan penilaian dokumen DELH-DPLH sesuai dengan format dan mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14/2010. Permen tersebut merupakan bentuk pemutihan jilid pertama yang hasilnya dinilai kurang memuaskan, sehingga perlu dibuka kembali pintu maaf bagi pelanggar.

Di satu sisi, program pemutihan ini merupakan kesempatan sangat berharga bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya agar terhindar dari sanksi yang telah diundangkan.

Namun di sisi lain, program ini seolah mencerminkan ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Dimana, selalu ada celah untuk menyelesaikan setiap pelanggaran dengan konsensus berupa pemutihan.

Lantas, perlu berapa kali lagi menerapkan program pemutihan?