Menteri LH: Potensi Ekonomi Sampah Rp 15 Miliar Sebulan

Menteri LH: Potensi Ekonomi Sampah Rp 15 Miliar Sebulan

 

Potensi ekonomi hasil pengelolaan sampah ternyata cukup menjanjikan. Tak hanya memberi manfaat berupa lingkungan yang bersih, sampah juga memberikan manfaat ekonomi. Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya mengungkapkannya usai Konferensi Pers The Fifth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific di Hotel Shangri-La, Selasa (25/2/2014). “Dari 1.443 Bank Sampah di Indonesia, potensi ekonomi yang dihasilkan mencapai Rp 15 miliar sebulan,” katanya. Di balik pengelolaan 73 juta ton sampah pembuangan warga Indonesia itu, terdapat kesempatan kerja di Bank Sampah. Ribuan pekerjaan bisa digantungkan dari sana.

Meskipun mengakui kampanye nasional 3R alias Reduce, Reuse, Recycle (mengurangi sampah, menggunakan kembali, mendaur ulang) baru mencapai 7 persen, Balthasar optimis. “Kita harap minimal 20 persen. Ya kita kampanye perilaku dan mendorong pembangunan infrastruktur. Kesadaran masyarakat juga didorong terus,” ujarnya.

Balthasar menampik minimnya daya dukung pemerintah pusat terhadap lingkungan hidup, terutama pengelolaan dan potensi ekonomi sampah. “Tahun 2013 lalu kita menyalurkan Rp 170 miliar kepada setiap kota dan kabupaten di Indonesia untuk kelola lingkungan. Menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK),” sambungnya. Maka, itu dikembalikan kepada kebijakan masing-masing pimpinan daerah dalam melihat persoalan kebersihan lingkungan. Masih banyak kantor Lingkungan Hidup di daerah, kata Balthasar, yang belum berstatus badan. “Kalau sudah jadi badan bisa mendorong anggaran lingkungan hidup naik,” imbuhnya.

Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan, pihaknya memberi dukungan berupa pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional. TPA itu, juga di-support pemerintah provinsi. “Kini sudah ada 12 TPA regional. Dalam waktu dekat kami usahakan 5 TPA baru,” ujar Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Imam Santoso Ernawi. Namun ia menegaskan, dukungan pemerintah pusat untuk infrastruktur hanya smpai 20 persen dari seluruh kab/kota yang ada. “Karena kami serahkan kewenangannya ke pemerintah daerah. Ini supaya ada pembelajaran komunitas,” tukasnya.

Imam melanjutkan, yang harus didahulukan ialah prinsip nonfisik. “Sebenarnya titik kritisnya ada pada Reduce. Kalau kita bisa mengurangi sampah sebanyak-banyaknya, itu bisa meringankan beban pengelola di tataran publik,” paparnya.(wh)