Menperin: Pengenaan Pajak Barang Mewah untuk Ponsel Tak Tepat

 

Menperin: Pengenaan Pajak Barang Mewah untuk Ponsel Tak  Tepat

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan usulan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk produk telepon seluler (ponsel), tablet, dan komputer genggam dengan harga di atas Rp 5 juta tidak tepat diberlakukan saat ini.

“Karena sudah diberlakukan PPh impor pasal 21 yang saat ini berlaku sebesar 7,5 persen. Selain itu, kalau dikenakan PPnBM dikhawatirkan akan semakin meningkatkan peredaran produk impor ilegal di pasar,” kata Hidayat kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan PPnBM atas produk-produk tersebut. Yakni, dalam rangka memacu investasi di dalam negeri. Pasalnya, dari sekitar 50-60 juta unit produk ponsel yang beredar di pasar didominasi produk impor.

Saat ini, Indonesia sudah memiliki tiga produsen ponsel dalam negeri, yaitu Polytron, Axioo, dan Evercoss yang sedang membangun pabriknya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan produksi ketiga produsen tersebut bisa menekan porsi produk impor di pasar ponsel dalam negeri.

“Pengenaan PPnBM baru bisa efektif kalau dipaketkan dengan regulasi pemanfaatan International Mobile station Equipment Identity (IMEI) oleh operator seluler di dalam negeri,” kata Hidayat.

Sementara itu, Hidayat mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penurunan atau penghapusan PPnBM atas sejumlah barang konsumsi, perlengkapan rumah tangga, elektronik dan elektrik dengan harga di bawah Rp 10 juta.

Usulan itu disampaikan bersamaan dengan rencana pemerintah untuk menerbitkan penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah (PP) tentang barang kena pajak yang tergolong mewah sealin kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. Yakni, sebagai penyempurnaan atas PP 145/2000 yang sudah mengalami perubahan melalui PP 12/2006 .

Perubahan PP itu rencananya akan dituangkan juga dalam penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 130/2013 tentang jenis barang kena pajak yang tegolong mewah selain kendaraan bermotor.

“Usulan ini saya sudah sampaikan di kantor Wakil Presiden. Ada barang-barang yang tadinya dianggap mewah, sekarang sudah tidak dan lebih baik dihapus saja PPnBMnya. Kalau sudah diproduksi di dalam negeri, tentu kita harus proteksi. Kalau dengan bea masuk (BM), nanti menyangkut ke WTO. Jadi, hanya dengan membuat nontariff barrier,” kata Hidayat. (bst/ram)

“Itu filosofinya. Apalagi kalau produksi dalam negeri sudah memadai. Mungkin dalam tiga bulan ini akan diputuskan. Pada saat saya sampaikan ini, ada Dirjen Pajak dan BKF, logika berpikir kita disetujui.”

Kemenperin mengusulkan penurunan atau penghapusan PPnBM untuk beberapa produk industri yang selama ini dianggap barang mewah, seperti peralatan rumah tangga dengan batasan harga di bawah Rp 5 dan 10 juta, pesawat penerima siaran televisi dengan batasan harga dan ukuran di bawah Rp 10 juta dan 40 inch.

Selain itu juga lemari pendingin dengan batasan harga di bawah Rp 10 juta, mesin pengatur suhu udara dengan batasan harga di bawah Rp 8 juta, pemanas air dan mesin cuci dengan batasan harga di bawah Rp 5 juta, serta proyektor dan produk sanitary dengan batasan harga di bawah Rp 10 juta.