Menko Perekonomian: Pejabat Negara Tetap Bayar Iuran BPJS

Menko Perekonomian: Pejabat Negara Tetap Bayar Iuran BPJSMenteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, para pejabat negara itu tetap membayar iuran asuransi kesehatan, karena langsung dipotong dari gaji mereka.

“Jangan salah, itu dipotong dari gajinya. Hanya rakyat miskin yang dibayar dari negara. Sedangkan yang lain itu kita bayar kan, pekerja juga sebagian dari gajinya, sebagian dari perusahaan,” kata Hatta seperti dilansir laman Setkab, Jakarta, Sabtu (27/12/2013).

Hatta membantah atas penilaian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan berjalan per 1 Januari 2014 mengutamakan pejabat negara dan keluarganya. Hal tersebut, terkait dengan penetapan besaran premi tahunan Rp 20 juta per orang per tahun.

Sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2013, BPJS kesehatan pada 2013 untuk awalan akan meliputi penerima bantuan iuran (PBI), yaitu fakir miskin, kemudian pegawai negeri sipil, anggota TNI Polri, pejabat negara, serta pekerja swasta yang tergabung dalam asuransi kesehatan dari Askes atau Jamsostek.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 itu, jaminan pemeliharaan pejabat tidak hanya mencakup petinggi kementerian, namun juga pimpinan lembaga tinggi, yakni ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Hakim Agung Mahkamah Agung.(okezone/wh)