Menkeu Tolak Ganti Rugi Lapindo dari Uang Negara

 

Menkeu Tolak Ganti Rugi Lapindo  dari Uang Negara

Menteri Keuangan Chatib Basri  mengatakan pemberian ganti rugi korban lumpur Lapindo Sidoarjo tak harus dari uang negara. Pernyataan Menkeu yang juga Bendahara Negara itu menanggapi usulan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang merekomendasikan agar pemerintah membayar uang ganti rugi korban lumpur Sidoarjo menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah hanya memastikan bahwa warga negaranya tergantikan (mendapat ganti rugi), tapi tidak perlu (not necessary) dari uang negara,” ungkap Chatib di kantor Kemenkeu, Jakarta.

MK menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah mengenai mekanisme pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur di dalam Peta Area Terdampak (PAT).

Dalam putusannya mengenai uji materi Pasal 9 ayat (1) huru f (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN, MK menegaskan pemerintah harus memaksa Lapindo untuk membayarkan ganti rugi di PAT yang belum dilunasi hingga saat ini.

Sementara Ketua Dewan Pengarah BPLS sekaligus Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto memberi dua solusi penyelesaian masalah ganti rugi korban lumpur PT Minarak Lapindo Jaya. Pertama, pemerintah memberi dana talangan kepada Minarak Lapindo untuk membayar ganti rugi. Selanjutnya, Lapindo wajib mengembalikan dana talangan itu kepada pemerintah.

Kedua, pemerintah menyelesaikan sisa ganti rugi lumpur Lapindo dengan membeli area yang belum dibayar. Dengan begitu, 20 persen dari 640 hektare (ha) lahan yang belum dibayar akan menjadi milik pemerintah. Total dana yang belum terbayar ada Rp 781 miliar.

Sebelumnya, Agustus lalu, puluhan warga korban lumpur Lapindo di dalam peta area terkena dampak mengusir pekerja BPLS. Mereka melarang semua aktivitas di kawasan lumpur sebelum ada kejelasan tentang pembayaran sisa ganti rugi. Puluhan warga itu menghadang alat berat yang hendak digunakan BPLS untuk mengeruk lumpur yang kian menebal. (bst/ram)