Menhut Minta Tak Ada Lagi Masyarakat yang Menyerang KBS

 

Menhut Minta Tak Ada Lagi Masyarakat yang Menyerang KBS
Direktur Operasional PPDTS KBS drh. Liang Kaspe, saat menunjukkan sejumlah satwa KBS kepada Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan (tengah), bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Senin (18/8/2014).

Setelah memberikan izin Lembaga Konservasi  bagi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta masyarakat agar tidak menyerang PDTS sebagai pengelola KBS.

“Kami prihatin karena masyarakat terus menghakimi PDTS. Padahal setahu saya, PDTS telah berupaya untuk mengelola KBS secara optimal,” ujarnya, Senin (18/8/2014).

Untuk itu, dengan diberikannya izin Lembaga Konservasi, Zulkifli meminta agar tidak ada lagi pihak yang menyerang KBS. “Saya meminta agar masyarakat tidak lagi menyerang KBS. Kita beri kesempatan PDTS untuk mengelola secara baik. Karena selama ini Pemkot Surabaya telah berupaya semaksimal mungkin,” harapnya.

Bahkan, kepada direktur PDTS KBS Ratna Achjuningrum, Zulkifli  memberikan keleluasan penuh untuk pengembangan dan perbaikan KBS. “Kalau ada kekurangan sana-sini itu wajar. Jadi jangan lagi serang KBS. Jangan bombardir KBS,” ujarnya.

Selain itu, Zulkifli juga berharap agar satwa di KBS bisa hidup seperti di alam asal mereka. Misalnya, tidak ada harimau yang hidup di kerangkeng seperti dulu. “Kalau memperlakukan satwa seperti itu, sanksinya bisa dipenjara,” ujarnya menegaskan.

Seperti yang sudah diketahui, beberapa waktu lalu satu persatu satwa di KBS mati secara beruntun. Bahkan ada anggapan satwa mati dengan cara tidak wajar. Sebagian kalangan menyebut kematian satwa itu karena unsur kesengajaan dari salah satu kelompok yang bertikai.

Masing-masing kelompok tersebut hendak membuat citra buruk pemkot sebagai pengelola. Harapanya, muncul keputusan dari pemerintah pusat agar KBS dikelola kembali oleh perkumpulan.

Dugaan ini juga diperkuat dengan dicabutnya izin konservasi oleh Menhut pada 2010 lalu. Dengan tidak adanya izin konservasi, maka satwa-satwa yang ada di KBS bisa dipindah ke kebun binatang lain.

“Dengan izin Konservasi ini, maka pengelolaan KBS akan berdasarkan dengan kaidah-kaidah konservasi. Nantinya juga akan banyak pihak, khususnya dari luar negeri yang akan turut membantu pembenahan KBS,” tandasnya. (wh)