Menhub: RI Target Kontrol Semua Wilayah pada 2016

Menhub: RI Target Kontrol Semua Wilayah pada 2016

 

Indonesia menargetkan mengontrol seluruh wilayah udara Indonesia pada tahun 2016. Saat ini, ada sebagian wilayah udara Indonesia, yakni Sektor A dan B  masih dikontrol oleh Singapura.

“Tahun 2016, kita harus bisa mampu mengontrol seluruh wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak lagi tergantung pada negara lain. Ini masalah kedaulatan,’’ ujar Menteri Perhubungan EE Mangindaan ketika meresmikan beroperasinya gedung Air Navigation (AirNav) Indonesia atau Jakarta Automated Air Traffic Service (JATTS), di Neglasari, Tangerang, Banten, Senin (10/3/2014).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Direktur Jederal Perhubungan Udara Herry Bhakti, dan Direktur Utama Perum LPPNPI Ikhwanul Idrus.

Gedung JATTS dibangun dengan dana APBN melalui Kementerian Perhubungan senilai Rp 369 miliar di atas lahan seluas 7,8 hektar dari PT Angkasa Pura II (Persero). Kehadiran JATSC diharapkan dapat menjadi momentum perkembangan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional penerbangan

Untuk diketahui, pelayanan sistem navigasi penerbangan di Indonesia dibedakan menjadi dua wilayah ruang udara yang disebut dengan FIR (Flight Information region). FIR untuk wilayah barat Indonesia berada di Jakarta (JAATS Building) dan FIR kawasan timur Indonesia di Makasar (MATSC Building). Namun, ada sektor A,B dan C seperti di atas Kepulauan Riau yang dikontrol Singapura.

Untuk bisa mengambilalih semua pegontrolan wilayah udara Indonesia, Mangindaan minta untuk disiapkan, sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang. “Buat apa kita minta ke Singapura untuk diserahkan ke Indonesia, kalau kitanya sendiri belum siap,” tegas Menhub.

Menhub mengatakan, kelak, seluruh udara Indonesia harus berada dalam kontrol Indonesia, tidak ada lagi wilayah yang dikontrol negara asing. “Nantinya tidak sejengkal pun wilayah udara yang dikontrol asing,” tegas Menhub.

Setelah SDM dan infrastruktur siap, Kemen hub akan melaporkan kepada otoritas penerbangan sipil internasional (International Civil Aviation Organization-ICAO). ” Kami harus laporkan ke ICAO, bahwa wilayah tersebut kita kontrol sendiri,” jelas Menhub.

Menhub  menambahkan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Singapura dan Malaysia, karena sektor A dan B wilayah udara Indonesia berbatasan ke dua negara tersebut.  

Pemerintah, terang Menhub, sudah lama merencanakan untuk mengambil alih kontrol sektor A dan B wilayah udara Indonesia.  Karena itulah, pemerintah membentuk Air Nav untuk mempercepat pengambil alihan kontrol sektor A dan B. ” Tahun 2016 kita harus sudah siap,” kata Menhub.

Sementara itu Direktur Utama Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indoesia (LPPNPI) Ichwanul Idrus mengatakan, infrastruktur Air Nav dilengkapi dengan teknologi yang canggih, sehingga dapat mengontrol seluruh wilayah Indonesia. “Dari barat sampai timur wilayah Indonesia dapat dikontrol dari Jakarta,” katanya. (wh)