Mendagri: Layanan Publik Surabaya Bisa jadi Percontohan

Mendagri: Layanan Publik Surabaya Bisa jadi Percontohan
Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan sejumlah jajaran SKPD Pemkot Surabaya saat meninjau pelayanan perizinan di kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya, Rabu (26/11/2014). foto:humas pemkot surabaya

Keberhasilan Kota Surabaya dalam menciptakan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan mendapatkan apresiasi positif dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Dalam tinjauannya di pelayanan perizinan kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya, menurut Tjahjo kota dan kabupaten lain di Indonesia bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Surabaya dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

“Surabaya bisa menjadi daerah percontohan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saya minta Semarang, Bandung, dan Medan agar datang dan belajar ke Surabaya. Kalau kota dan kabupaten lainnya di seluruh Indonesia bisa seperti ini kan enak. Masyarakat juga nggak capek,” imbau Mendagri di sela-sela waktu tinjauannya.

Tiba di kantor UPTSA sekitar pukul 11.30 WIB, Mendagri menunjukkan keramahannya dengan menyapa seorang warga yang tengah mengurus perizinan. “Sedang ngurus apa?,” sapanya sembari berpesan kepada warga. “Yang paling penting, dalam pengajuan perizinan harus lengkap (berkasnya). Kalau kurang satu saja itu bisa lama dan yang disalahkan pemerintah kotanya,” katanya.

Menteri Kelahiran Surakarta 56 tahun silam ini menjelaskan, kedatangannya ke Surabaya untuk menindak-lanjuti arahan dari presiden agar para menteri dan pejabat Eselon I turun ke bawah untuk melihat langsung kondisi di lapangan sehingga bisa memetakan masalah.

“Di Surabaya ini kami melihat pelayanan publik dan inovasi yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Surabaya. Dan pelayanan terpadu seperti ini layak dicontoh oleh daerah lain,” sambung Mendagri.

Sementara itu, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menanggapi, selama ini, sudah banyak kepala daerah yang datang ke Surabaya untuk mengetahui rahasia sukses Surabaya dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Pemkot Surabaya juga terbuka kepada kabupaten dan kota yang ingin menimba ilmu di Surabaya.

“Banyak sekali kepala daerah yang datang ke Surabaya untuk belajar tentang perizinan online dan pengelolaan manajemen pemerintahan seperti e-budgeting. Kami terbuka. Saya senang teman-teman di Pemkot Surabaya bisa beri ilmu ke daerah lain. Dan memang, sistem seperti ini sangat efisien,” akunya.

Ditambahkan oleh Kepala BKPPM Kota Surabaya, Eko Agus Supiadi Sapoetra dalam sehari rata-rata berkas perizinan yang masuk ke UPTSA Kota Surabaya mencapai 400 berkas perizinan. BKPPM sendiri merupakan lembaga yang membawahi UPTSA. “Dalam satu bulan bisa mencapai 7.500 hingga 8.000 perizinan,” ujarnya.

Selama ini proses penyelesaian perizinan di UPTSA sudah sesuai dengan standar prosedur operation (SPO). Dia mencontohkan pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota hanya butuh waktu satu minggu saja. “Lalu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahana (TDP) juga beberapa hari saja,” imbuhnya.

Sebelum meninjau UPTSA, Mendagri juga meninjau pelaksanaan bakti sosial dengan pelayanan integrasi di Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan. Mendagri menyebut sudah seharusnya pelayanan publik berjalan mudah, cepat dan transparan seperti yang dilakukan di Surabaya.

“Seharusnya, orang ngurus KTP, kartu pindah, kartu lahir atau kartu kematian, itu 30 menit bisa selesai. Kalau seperti itu, masyarakat kan nggak capek ngurus,” ujar menteri yang pernah menjabat sebagai Sekjen PDIP dan juga Ketua Fraksi PDIP di DPR RI ini. (wh)