Mendag Pastikan Pasokan dan Harga Kebutuhan Pokok Aman

Mendag Pastikan Pasokan dan Harga Kebutuhan Pokok Aman

Mendag Enggartiasto Lukita didampingi Gubernur Jatim Soekarwo melakukan kunjungan di Surabaya, Rabu (19/4/2017).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan pasokan dan harga barang kebutuhan pokok stabil dan aman saat melaksanakan kunjungan kerja di Surabaya, Rabu (19/4/2017). Mendag mengapresiasi para pelaku usaha Toko Swalayan yang menjaga komitmennya mematuhi kesepakatan harga eceran tertinggi (HET).

“Hasil pemantauan menunjukkan perkembangan harga barang kebutuhan pokok relatif stabil dan pasokan cukup aman di toko-toko Swalayan. Kemendag akan terus memantau penerapan kesepakatan HET dan saya berterima kasih kepada Toko Swalayan yang sudah menjalankan kebijakan tersebut dengan baik,” ujar dia disela acara.

Laporan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga menunjukkan bahwa stok barang pokok memadai dan harga terpantau stabil. Stok barang pokok memadai dan harga yang diperdagangkan sesuai dengan HET yang telah ditentukan, yaitu gula Rp12.500/kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000/liter, dan daging beku Rp80.000/kg. Mendag secara tegas melarang penjualan harga ketiga komoditas itu di atas HET, tetapi dipersilakan jika dijual lebih murah dari HET.

“Jika menjual ketiga komoditas tersebut di bawah HET dipersilakan, tapi di atas itu, tentu tidak diperbolehkan. Kami mengimbau agar para pedagang mengurangi sedikit keuntungannya demi kepentingan masyarakat luas,” tegas dia.

Pada kunjungan ke Surabaya ini, Kemendag bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur dan Bank Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok sebagai

Antisipasi Menghadapi Puasa dan Lebaran 2017. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Inspektur Jenderal Kemendag Srie Agustina, dan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dalam kesempatan itu, Mendag menegaskan bahwa untuk mengawal stok, harga, dan pengendalian inflasi, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Pelaku Usaha.

“Pemerintah ingin menjamin ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pada level yang terjangkau. Pemerintah Pusat akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah mengawal kesiapan instansi terkait dan Pelaku Usaha barang kebutuhan pokok untuk menghindari terjadinya kekurangan pasokan, gangguan distribusi, dan aksi spekulasi barang kebutuhan pokok secara tidak wajar,” tegasnya.

Mendag juga mengingatkan agar Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah yang mencakup pemantauan dan pelaporan harga harian, pasokan di pasar pantauan, dan kelancaran distribusi barang.

“Pemerintah Daerah harus memantau dan melaporkan perkembangan harga harian secara intensif di pasar pantauan pada H-7 puasa hingga H+1 Lebaran. Bila terjadi kenaikan harga yang di luar kewajaran, diharapkan segera mengambil langkah-langkah koordinatif untuk menstabilkan harga. Perlu dipantau pula kesiapan moda angkutan dan hambatan distribusi di daerah masing-masing seperti pasar tumpah dan kerusakan jalan,” ujar Mendag.

Pada kesempatan di Surabaya tersebut, Mendag didampingi Gubernur Jatim, Kadivre Bulog Jatim, dan perwakilan Bank Indonesia juga melakukan pelepasan beras dan gula sebanyak 10 ribu ton beras dan 3.500 ton gula ke daerah-daerah nonprodusen. Pelepasan pengiriman dilakukan secara simbolis sebanyak 6 kontainer terdiri dari 66 ton beras dan 66 ton gula.

“Pengiriman beras ini merupakan salah satu kegiatan rutin Bulog dalam rangka Movenas (movement nasional) sebagai upaya pemerataan stok di daerah nonprodusen seperti Papua, NTT, dan Kalimantan. Beras digunakan untuk pemenuhan beras sejahtera (rastra), sedangkan gula untuk disalurkan ke distributor setempat yang selanjutnya dapat dijual di tingkat ecaran sesuai dengan HET,” jelas Enggar.

Selain itu, untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di lokasi-lokasi permukiman masyarakat berpendapatan rendah, Pemerintah Daerah juga diharapkan melaksanakan operasi pasar dan pasar murah. Tidak lupa, fungsi pengawasan juga terus ditingkatkan untuk melindungi konsumen dari barang beredar yang kadaluarsa, serta barang yang tidak aman untuk dikonsumsi atau digunakan.

Kepada para Pelaku Usaha, Mendag secara tegas melarang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok yang melanggar Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015. “Segala jenis tindakan spekulasi dan penimbunan akan ditindak tegas. Pemerintah akan menggelontorkan stok barang pokok sehingga harga stabil dan spekulan merugi,” tegas Mendag lagi.

Perlu diketahui, pada minggu ini seluruh jajaran Eselon I Kemendag juga melaksanakan pemantauan harga dan pasokan di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Palu, Sulawesi Tengah; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Pekanbaru, Riau; Yogyakarta, DIY; Kota Jambi, Jambi; Bandar Lampung, Lampung; Ambon, Maluku; Ternate, Maluku Utara; dan Banda Aceh, Aceh. Selanjutnya, pemantauan akan terus dilanjutkan ke semua provinsi lainnya di Indonesia.